0
0 Hasto Kristiyanto, yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo masih melakukan manuver politik walaupun telah lengser dari jabatan.
Hasto mengungkapkan bahwa Jokowi melanjutkan pengaruh politiknya melalui apa yang disebut oleh Hasto sebagai ‘Partai Cokelat’, yaitu Polri.
Hasto menyatakan bahwa walaupun secara teoritis kekuasaan seharusnya tidak dapat melakukan manuver politik setelah seseorang meninggalkan jabatannya, namun, Jokowi tetap memiliki kekuatan politik berkat penempatan jabatan strategis yang telah dilakukannya pada saat sebelum lengser dari jabatan.
Dilansir dari repelita.com, salah satu contoh yang disebutkan yaitu penunjukan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yang di mana menurutnya hal tersebut telah melompati lima angkatan dan terjadi dikarenakan kedekatan personal antara Jokowi dengan Listyo.
“Pak Jokowi tanpa dukungan ‘Partai Cokelat’ bukan siapa-siapa, tetapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan,” ujar Hasto dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (23/11/2024), dikutip dari repelita.com.
Hasto juga menggarisbawahi pengaruh dari Jokowi terhadap beberapa aspek pemerintahan serta politik, termasuk di antaranya adalah mencampuri proses demokratisasi serta meritokrasi.
Ia membicarakan sikap Jokowi terhadap Pramono Anung, yang sempat mempertanyakan terkait rekam jejak Pramono walaupun mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut adalah pihak yang merekomendasikan Jokowi agar dapat menjadi Wali Kota Solo.
“Pak Jokowi mematikan meritokrasi termasuk proses demokratisasi dengan campur tangannya, itu yang saya persoalkan,” tegas Hasto, dilansir dari repelita.com.
Kemudian, Hasto menambahkan bahwa bahkan ‘Partai Cokelat’ telah masuk ke dalam ruang-ruang agama seperti gereja demi kepentingan politik serta kekuasaan.
Diketahui bahwa Hasto membagi Polri ke dalam tiga kluster, yang pertama ia menyebutnya sebagai Polri Merah Putih, yakni Polri yang menegakkan hukum secara presisi serta bersih.
Selanjutnya, Kedua kluster ‘Partai Cokelat’ yang disebutnya terlibat ke dalam praktik-praktik yang dapat memberikan kerugian terhadap integritas Polri, termasuk di antaranya yaitu peran Listyo Sigit dalam kasus yang terungkap di Mahkamah Konstitusi.
Terakhir, kluster ‘abu-abu’, yang ia sebut sebagai kelompok yang tidak jelas posisinya dalam penegakan hukum.
Hasto memiliki harapan agar marwah Polri dapat kembali ke jalur yang seharusnya, yaitu menjadi institusi yang benar-benar berasal dari rakyat serta menegakkan hukum dengan keadilan.
“Kita ingin mengembalikan marwahnya, marwah Polri pada kesejatiannya yang berasal dari rakyat, yang presisi dalam menegakkan hukum dan keadilan,” tandasnya, dalam laman repelita.com.
