0
0 Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan rincian anggaran untuk makan bergizi gratis per anak dan ibu hamil dipatok dengan harga Rp 10.000. Kepala negara meyakini bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah.
Prabowo mengatakan hal tersebut pada hari Jumat, 29 November 2024, setelah memberikan pengumuman terkait kenaikan upah minimum provinsi usai rapat terbatas di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Jenderal TNI Purnawirawan ini menyatakan bahwa makan bergizi gratis adalah sebuah tambahan kesejahteraan bagi rakyat.
“Kita ingin Rp 15.000. Tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo, dikutip dari tempo.co.
Dilansir dari tempo.co, Mantan Menteri Pertahanan ini memberikan contoh keluarga yang memiliki tiga hingga empat anak bisa mendapat Rp 2,7 juta per bulan dari adanya kebijakan ini.
“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya termasuk Program Keluarga Harapan dan bantuan-bantuan lainnya saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat,” kata Prabowo, dilansir dari tempo.co.
Pada awalnya, Dadan Hindayana, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, mengungkapkan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditentukan dengan harga Rp15 ribu per anak.
Dadan menjelaskan bahwa hal tersebut sudah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2025. Namun, anggaran tersebut akan disesuaikan di setiap daerah.
“Hitungan APBN itu adalah Rp15 ribu per anak, tetapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan daerah,” kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 26 November 2024, dalam laman tempo.co.
Diketahui bahwa Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.
Pemerintah bakal memulai pilot project dari Sabang sampai Merauke pada bulan Desember 2024. Di bulan Januari 2025 pemerintah akan menjalankan program secara masif yang di mulai dari 923 titik.
Dadan mengatakan bahwa titik tersebut bakal terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April, kemudian menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus, dan diharapkan bisa mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.
“Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran,” katanya, dikutip dari tempo.co.
