0
0 Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) menegaskan aparat kepolisian harus bersikap netral saat menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu).
Hal ini disampaikan oleh Sugeng menanggapi tudingan munculnya “partai coklat” atau penggunaan pejabat untuk merekrut calon tertentu pada Pilkada 2024.
“Polisi wajib dan tidak boleh ada kata lain selain netral di dalam pemilu,” kata Sugeng kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).
Sugeng menilai pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan partai coklat merupakan kritik terhadap sistem kepolisian nasional.
Menurut dia, hal ini menjadi pengingat bagi Polri untuk kembali pada jati dirinya sebagai lembaga keamanan dan penegak hukum swasta.
“Polri harus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh memihak atau campur tangan dalam politik nyata, jadi bergerak ke arah itu,”ujar Sugeng.
Di sisi lain, Sugeng juga menilai pernyataan Hasto itu wajaer karena ia yakin anggota Polri juga terlibat dalam memenangkan Pilpres 2019.
PDI-P masih satu jalur dengan Joko Widodo yang kemudian menjadi pemenangan Pilpres 2019.
“Kita tahu, pada 2019 ketika PDI-P mengusung presiden, itu juga marak keterlibatan oknum-oknum Polri mendukung pasangan presiden yang diusung oleh PDI-P, yang waktu itu adalah Joko Widodo,” ujar Sugeng.
“Kalau sekarang anda bersuara karena partai oposisi itu karena anda sudah menjadi partai oposisi pemerintah, bahkan berselisih dengan oposisi Jokowi. PDI-P ibarat kacang yang lupa kulit,”ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Hasto mengangkat topik “partai coklat” yang seharusnya dia perkirakan.
Hal itu diungkapkan Hasto saat menegaskan agar seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024, Rabu (27/11/2024).
Menurut Hasto, Pilkada di banyak daerah positif, termasuk Jawa Timur.
“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
Sebelum berita ini dimuat, Kompas.com telah berupaya menghubungi Polri untuk meminta klarifikasi terkait isu Partai Coklat, namun tidak mendapat tanggapan.
