0
0 Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) terus meningkat. Sebuah laporan dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa posisi ULN pada triwulan I 2025 mencapai USD 430,4 miliar, atau setara dengan 7.116 triliun rupiah (kurs Rp 16.535).
Jumlah tersebut tumbuh sebesar 6,4 persen secara tahun ke tahun. Ini adalah peningkatan dari pertumbuhan 4,3 persen pada triwulan sebelumnya.
Menurut Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, kenaikan ULN ini terutama berasal dari sektor publik, terutama utang pemerintah yang meningkat pesat.
Meskipun demikian, Bank Indonesia menekankan bahwa tingkat utang masih sehat dan dikelola dengan hati-hati.
“Utang Luar Negeri Indonesia pada triwulan I 2025 terjaga. Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar USD 430,4 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 6,4 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2024 sebesar 4,3 persen. Perkembangan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik,” kata Denny dalam keterangan resminya, Kamis (15/5).
Posisi ULN pemerintah pada periode ini tercatat sebesar USD 206,9 miliar, atau setara dengan Rp 3.421 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,6 persen, meningkat tajam dari pertumbuhan 3,3 persen pada triwulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh penarikan pinjaman baru dan aliran dana asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang meningkat.
Peningkatan aliran modal ini dianggap menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah tekanan ketidakpastian global yang terus meningkat.
“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi,” ungkapnya.
Pemerintah tetap kredibel dan mengelola ULN dengan hati-hati meskipun utang bertambah.
Hampir seluruh ULN pemerintah, yaitu 99,9 persen, berupa utang jangka panjang. Sektor-sektor produktif seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,4 persen, administrasi pemerintah dan jaminan sosial 18,5 persen, pendidikan 16,5 persen, konstruksi 12 persen, dan transportasi dan pergudangan 8,7 persen, digunakan utang.
Berbeda dengan pemerintah, ULN sektor swasta justru mencatatkan kontraksi. Posisi mereka pada triwulan I 2025 mencapai USD 195,5 miliar, atau sekitar Rp 3.232 triliun.
Angka ini turun 1,2 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebelumnya, kontraksi sebesar 1,6 persen tercatat pada triwulan IV 2024.
Sektor korporasi non-lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen, yang merupakan penyebab utama kontraksi ini.
Tetapi utang swasta masih terkonsentrasi di beberapa industri utama: pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan gas dan listrik, dan pertambangan. Selain itu, utang jangka panjang—yang dianggap lebih aman dan stabil—mewakili sekitar 76,4 persen dari total ULN swasta.
Sebagian besar, struktur ULN Indonesia tetap sehat dan stabil, seperti yang ditunjukkan oleh rasio ULN terhadap PDB yang berada di level 30,6%. Selain itu, 84,7% dari ULN terdiri dari utang jangka panjang, yang lebih tahan terhadap perubahan jangka pendek di pasar keuangan global.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN,” jelas dia.
Bank Indonesia dan pemerintah terus berkolaborasi dan memantau untuk menjaga pengelolaan utang yang konsisten.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan stabilitas makroekonomi, peran ULN sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional akan terus dioptimalkan.
