0
0 JAKARTA – Polemik yang melibatkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online memantik kegaduhan politik.
Rekaman suara yang diduga milik Menteri Budi Arie, yang menuding PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan berada di balik pemberitaan judi online yang menyeret namanya, kini menjadi sorotan tajam berbagai kalangan.
Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menilai rekaman Menteri Budi Arie tersebut bukan sekadar konflik elite, melainkan membuka dugaan serius soal aliran dana judi online ke lingkar kekuasaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Ia bahkan menyatakan keyakinan hingga 90 persen bahwa praktik ilegal itu ikut menopang dinamika politik menjelang Pilpres. Syahganda mendorong pembentukan Komisi Kebenaran untuk mengusut dugaan tersebut demi menjaga legitimasi transisi dari pemerintahan Jokowi ke Presiden ke-8, Prabowo Subianto.
Sementara itu, Koordinator Poros Muda NU yang juga Presidium Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP), Ramadhan Isa, menilai isu Budi Arie sudah melampaui ranah pribadi dan menjadi ancaman langsung terhadap legitimasi politik Presiden Prabowo di awal masa pemerintahannya. “Jika tidak ada tindakan, publik bisa membaca ini sebagai kompromi terhadap figur yang justru melemahkan etika kekuasaan,” ujarnya, Senin (2/6).
Menurut Ramadhan, keberadaan Budi Arie di kabinet menciptakan kesan bahwa Prabowo belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang kekuasaan lama. Ia menilai ketegangan yang muncul antara PDIP dan kubu relawan Projo, yang dipimpin Budi Arie, bisa memperuncing friksi internal yang membahayakan soliditas pemerintahan.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya restorasi etika politik di jajaran kabinet. Bagi Ramadhan, Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan moral yang tegas terhadap menteri yang tersangkut dugaan skandal besar seperti judi online. “Jika Prabowo ingin arah reformasi pemerintahannya dipercaya publik, maka pembersihan harus dimulai dari lingkar dalam,” tegasnya.
Kasus ini, menurut Ramadhan, menjadi ujian pertama dalam menegaskan siapa yang benar-benar dikendalikan oleh Presiden. Ia mengingatkan, “Kalau Presiden tak tegas sekarang, maka bayang-bayang kekuasaan lama akan terus ikut mengatur dinamika kekuasaan baru.” (Dani)
