0
0 Pembelian lahan yang nantinya digunakan untuk pembangunan kampung haji di Arab Saudi, bakal dipimpin oleh Danantara, ungkap Rosan Perkasa Roeslani, selaku CEO Danantara.
Rosan menyatakan bahwa pihak Arab Saudi telah memberikan penawaran kepada pemerintah Indonesia mengenai sejumlah bidang lahan.
“Luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare juga ada,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Juli 2025, dikutip dari Tempo.co.
Rosan mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi bakal melakukan perombakan terhadap undang-undang terkait kepemilikan lahan.
Dilansir dari Tempo.co, Rosan menyampaikan bahwa sebelumnya pemerintah Arab Saudi telah memberikan tawaran kepada pemerintah Indonesia agar dapat memiliki lahan untuk membangun kampung haji.
Dikabarkan bahwa lahan yang ditawarkan oleh pemerintah Arab Saudi memiliki jarak yang cukup dekat dengan Masjidil Haram di Kota Makkah, Arab Saudi.
“Lahannya ada yang nempel di 8 plot dengan Makkah. Ada yang jaraknya 1 kilometer, ada yang 2 kilometer dari Makkah,” kata dia, dilansir dari Tempo.co.
Rosan menyebut bahwa pemerintah Indonesia diminta oleh Arab Saudi agar dapat mengajukan desain infrastruktur dari pembangunan kampung haji ini.
Rosan menyatakan bahwa sejumlah lahan tersebut memiliki harga yang bervariasi tergantung dengan jenis tanahnya.
Rosan mengatakan Pada hari Minggu, 13 Juli 2025 lalu, bahwa kampung haji yang bakal menjadi tempat singgah para jemaah Indonesia ini bakal memiliki jarak 400 meter dari Masjidil Haram di Kota Makkah, Arab Saudi.
Mohammed bin Salman Al Saud (MBS), selaku Putra Mahkota serta Perdana Menteri Arab Saudi, telah menyepakati jarak tersebut, tetapi sampai saat ini Rosan belum memberikan secara detail mengenai lokasi pastinya.
“Putra Mahkota sudah menyetujui permintaan dari Presiden Prabowo itu,” kata Rosan saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, Minggu, 13 Juli 2025, melalui YouTube Sekretariat Presiden, dalam laman Tempo.co.
Mochamad Irfan Yusuf, selaku Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji, menyebut bahwa saat ini pemerintah Indonesia telah membuat sebuah tim yang bertugas untuk melakukan peninjauan terhadap pembentukan kampung haji tersebut.
