0
0 Azis Subekti, anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, meminta agar anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan guru tidak dikurangi.
“Saya ingin mengatakan ini dengan terang, membandingkan anggaran MBG dengan gaji guru adalah kekeliruan kategoris. Itu seperti membandingkan hak anak dan hak orang tua,” ujar Azis dalam keterangannya, Senin (16/2/3026).
Menurutnya, keduanya merupakan dasar sumber daya manusia yang harus dibangun bersama.
“Mengadu keduanya berarti merusak fondasi rumah yang sedang kita bangun bersama,” ujar dia.
Akis menjelaskan bahwa pendidikan telah lama menjadi tanggung jawab konstitusional, dengan minimal 20 persen APBN dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta lembaga terkait lainnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan bahwa angka-angka itu bukan sekadar statistik fiskal; itu adalah pernyataan politik yang menunjukkan bahwa masa depan negara tidak dapat dinegosiasikan.
Selain itu, dia menyatakan bahwa guru adalah inti dari pendidikan.
“Namun kita juga harus jujur membaca struktur anggaran tersebut. Sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, terutama gaji dan tunjangan guru. Ini bukan sesuatu yang keliru, guru adalah jantung pendidikan,” ucapnya.
Selain itu, ia menilai sulit untuk mengharapkan dedikasi yang berkelanjutan dari guru tanpa kesejahteraan yang layak.
Namun, peningkatan infrastruktur, terutama di wilayah 3T Indonesia (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), harus diikuti dengan kesejahteraan.
“Tetapi kesejahteraan saja tidak cukup. Distribusi guru masih timpang. Pelatihan belum sepenuhnya berbasis praktik terbaik. Infrastruktur di banyak wilayah 3T masih menyisakan ruang kelas rusak, sanitasi minim, dan akses internet terbatas,” paparnya.
Sebaliknya, masalah gizi anak yang tidak dapat diabaikan oleh Azis tidak dapat diabaikan.
Anak yang kekurangan gizi akan tumbuh lebih pendek dan berisiko kehilangan sebagian dari potensi kognitifnya, seperti yang dia katakan.
Dengan demikian, MBG menemukan dasar moral dan rasionalnya.
Ia terus mengatakan bahwa sikap yang menentang pendidikan dan MBG menunjukkan bahwa mereka tidak memahami ekosistem pembangunan manusia.
“Tubuh dan pikiran bukan dua entitas yang bisa dipisahkan dalam desain kebijakan publik. Guru terbaik sekalipun akan menghadapi batas jika muridnya datang ke kelas dengan energi yang terkuras oleh lapar,” ucap Azis.
“Sebaliknya, anak yang kenyang tetapi tidak dibimbing oleh guru kompeten juga akan kehilangan arah,” sambung dia.
Tiga hal untuk melahirkan SDM unggul
Selain itu, politisi Partai Gerindra ini menyarankan tiga langkah yang harus dilakukan secara kolektif jika benar-benar ingin menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Pertama, reformasi anggaran sekolah berbasis hasil belajar
Karena itu, pembagian harus dikaitkan dengan peningkatan kompetensi, literasi, dan numerasi di era modern, bukan hanya input administratif.
Kedua, penguatan profesi guru melalui penilaian yang adil, pelatihan berkelanjutan, seleksi yang adil, dan penguatan profesi guru.
Ketiga, pelaksanaan MBG yang akuntabel, transparan, dan berbasis standar gizi menciptakan efek pengganda dengan mendorong ekonomi lokal.
“Saya percaya, membangun manusia adalah pekerjaan yang sunyi. Ia tidak selalu menghasilkan tepuk tangan instan. Ia memerlukan konsistensi, tata kelola yang bersih, dan kesadaran kolektif bahwa kualitas SDM tidak lahir dari kebijakan yang saling menegasikan,” imbuhnya.
