0
0 Perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara diberitahu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerapkan kebijakan sertifikasi halal.
Kamis (12/3/2026), kegiatan hibrida dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait serta jajaran BPJPH.
Kebijakan wajib halal akan berlaku mulai 18 Oktober 2026, kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya panjang Indonesia untuk mengembangkan sistem jaminan produk halal, yang telah berlangsung sejak masa Presiden Soeharto.
Selama periode kepemimpinan setelahnya, pengembangan itu diperkuat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah contohnya.
Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, BPJPH diperkuat secara kelembagaan dan sertifikasi halal menjadi wajib.
Dalam hal penguatan jaminan produk halal, Haikal menegaskan bahwa halal tidak selalu dikaitkan dengan aspek keagamaan atau secara eksplisit terkait dengan agama.
Selain itu, halal merupakan komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional serta pertumbuhan industri halal di seluruh dunia, terutama dalam bidang makanan dan minuman.
Label halal pada barang bersertifikat halal dan keterangan tidak halal pada barang nonhalal melindungi pembeli dan memberikan keyakinan kepada semua orang sesuai preferensi mereka.
Pada kesempatan yang sama, Abd Syakur, Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi BPJPH, menyampaikan kemajuan kerja sama internasional dalam sistem penjaminan produk halal Indonesia.
Ia menyatakan bahwa Indonesia telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Mutu (MRA) dengan lebih dari 114 lembaga halal di luar negeri, bersama dengan jaringan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di dalam negeri.
Diharapkan kerja sama ini akan mempercepat proses sertifikasi barang impor halal sekaligus memperkuat pengakuan internasional terhadap sistem jaminan produk halal Indonesia.
Selain itu, Arief Wibisono, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), menegaskan betapa pentingnya perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri sebagai pusat promosi produk halal Indonesia di pasar internasional.
Selain itu, ia mengajak semua perwakilan perdagangan untuk menghadiri Trade Expo Indonesia 2026, yang akan diadakan pada Oktober 2026.
Arief berusaha untuk mempromosikan kebijakan halal Indonesia kepada mitra dagang di negara tempat mereka beroperasi.
Dalam sesi pemaparan implementasi kewajiban sertifikasi halal, Heny Rusmiyati, Direktur Standardisasi Halal BPJPH, memberikan penjelasan tentang bagaimana kebijakan kewajiban sertifikasi halal akan diterapkan, yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026.
Diskusi dengan perwakilan asing
Kegiatan sosialisasi berlanjut dengan percakapan interaktif dengan para peserta, terutama perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.
Salah satunya adalah percakapan yang dilakukan oleh BPJPH dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.
Selama sesi tanya jawab, para peserta mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan hukum wajib halal, terutama berkaitan dengan perdagangan internasional dan bagaimana barang-barang asing masuk ke Indonesia.
Diharapkan melalui kegiatan ini, perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kebijakan sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026.
Diharapkan bahwa pemahaman ini akan membuat perwakilan perdagangan lebih berperan dalam mempromosikan kebijakan halal Indonesia kepada mitra internasional.
Oleh karena itu, delegasi perdagangan Indonesia di luar negeri juga dapat mendukung upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global.
