0
0 Dalam sejarah penyelenggaraan haji kontemporer, musim haji 1447 H/2026 M akan berlangsung di bawah tekanan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ketegangan di seluruh kawasan Timur Tengah telah meningkat sebagai akibat dari eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang nasib lebih dari 200 ribu orang Indonesia yang akan pergi ke Mekah pada 22 April 2026.
Pemerintah Indonesia, di sisi lain, dengan tegas menyatakan bahwa haji tetap berjalan hingga 2026. Pemerintah Arab Saudi juga dengan tegas menyatakan bahwa haji tetap berjalan, meskipun akan ada penyesuaian yang diperlukan.
Persiapan haji 2026 telah melampaui titik tanpa harapan kembali secara administratif dan finansial bagi pemerintah Indonesia.
Pada Januari 2026, pemerintah telah mengirimkan dana operasional sebesar 2,2 miliar Riyal Saudi (setara Rp 11,57 triliun) ke Arab Saudi melalui BPKH.
Sebelum inflasi energi global naik lagi, dana tersebut digunakan untuk mengontrol harga tenda Masyair, paket hotel, katering, dan transportasi.
Kontrak penerbangan yang melibatkan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines telah ditandatangani pada akhir Desember 2025.
Kuota jemaah Indonesia juga sudah ditetapkan sebanyak 221.000 orang, dan akomodasi di Mekkah mencakup 178 hotel yang telah dipersiapkan untuk beroperasi sejak November 2025.
Dengan demikian, meskipun perang masih berlangsung, penyelenggaraan haji 2026 tidak akan dibatalkan.
Di tengah kekhawatiran bahwa sekitar 2 juta jamaah haji di seluruh dunia, termasuk 221.000 jemaah haji Indonesia, dapat mengalami gangguan perang, pemerintah Arab Saudi dengan yakin menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah haji.
Penegasan ini memperkuat keraguan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Sebagai bagian dari Visi 2030, Riyadh secara resmi menjamin keselamatan seluruh jemaah melalui Pilgrim Experience Program (PEP).
Di Tanah Suci, Saudi menyediakan personel terampil, infrastruktur tangguh, dan sistem keamanan berlapis.
Perluasan program Makkah Route ke tiga bandara di Indonesia (Jakarta, Solo, dan Surabaya) adalah salah satu tindakan konkret Saudi. Ini akan memungkinkan imigrasi, bea cukai, dan inspeksi kesehatan dilakukan di bandara keberangkatan.
Ini memungkinkan jemaah yang tiba di Arab Saudi untuk langsung menuju bus tanpa menunggu lama untuk menunggu.
Selain itu, Saudi mewajibkan pembayaran dam, yang merupakan denda atau kompensasi untuk kurban, melalui platform resmi Adahi dan Nusuk Masar. Selain itu, Nota Kesepahaman (MoU) dengan Indonesia ditandatangani lebih awal dari biasanya pada November 2025.
Risiko yang Tidak Bisa Diabaikan
Namun, optimisme tidak boleh mengabaikan bahaya yang sebenarnya. Tercatat bahwa rudal Iran telah mencapai sejumlah pangkalan militer AS di beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.
Abu Dhabi mengalami korban jiwa akibat serpihan rudal, Kuwait mengalami luka-luka, dan Bahrain mengalami status siaga tinggi.
Selain itu, ada kemungkinan gangguan di Selat Hormuz, yang akan mengganggu rantai pasokan energi dan makanan bagi jutaan jemaah yang berkumpul di puncak haji Juni 2026.
Ancaman lain yang tidak terlihat adalah sistem desalinasi air di Semenanjung Arab. Jika perang terjadi, sistem ini tidak dapat menampung jutaan orang yang tinggal di Mekkah dan Madinah.
Tidak hanya itu, kemungkinan gangguan di atas akan memiliki konsekuensi yang lebih besar, yang akan menyulitkan pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, dan bebas dari gangguan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Jemaah haji.
Dalam hal ini, kemungkinan gangguan berkaitan dengan keamanan perang dan rantai pasokan kebutuhan dasar jemaah haji.
Kementerian Haji dan Umrah, bekerja sama dengan DPR RI, telah mengembangkan tiga skenario penyelenggaraan haji untuk menangani masalah-masalah tersebut di atas.
Dengan protokol keamanan yang diperketat, haji berjalan sesuai kuota penuh (221.000 jemaah).
Situasi penyesuaian memungkinkan pengurangan waktu tinggal atau pengalihan jalur penerbangan untuk menghindari zona konflik aktif.
Dalam skenario darurat, keberangkatan ditunda jika keamanan udara tidak lagi dapat dijamin atau jika konflik langsung melanda wilayah daratan Arab Saudi.
Pemerintah juga mulai mengekspor beras perdana untuk kebutuhan jemaah haji untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil meskipun pasar global terguncang.
Selain itu, seperti yang dilaporkan Kompas.com, Presiden Prabowo telah melakukan “Diplomasi Idul Fitri” dengan beberapa pemimpin Timur Tengah dan menyatakan dukungannya terhadap proposal damai lima belas poin yang dibuat oleh AS untuk mengurangi konflik sebelum puncak haji Juni 2026.
Sudah jelas bahwa keadaan akhir konflik AS-Israel melawan Iran akan menentukan optimisme penyelenggaraan haji 2026 di atas.
Kita berharap bahwa eskalasi konflik ini tidak mengarah pada perang dunia ketiga. AS, Israel, dan Iran semoga tidak tanpa alasan menyerang sumber energi strategis, meskipun sebagian telah terjadi.
Jika perang berlanjut hingga April-Juni, kemungkinan Haji 2026 akan dibatasi sebagaimana pernah terjadi selama pandemi COVID-19.
Keselamatan jemaah jauh lebih penting daripada ibadah haji, jadi keputusan ini sangat mulia.
