0
0 Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, ada dua skema yang akan diterapkan untuk membangun hunian tetap (Huntap).
Pembangunan in-situ, pembangunan tempat secara mandiri dengan dukungan dana sebesar Rp 60 juta, atau pembangunan komunal oleh pemerintah adalah pilihan pertama.
“Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15.000 dari 26.000 itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” kata Tito, dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Meskipun demikian, dalam pendekatan komunal, huntap dibangun dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda).
Pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP sendiri atau bekerja sama dengan kementerian lain dan lembaga lain, termasuk lembaga non-pemerintah.
Contoh dari rencana ini adalah pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, yang didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sebuah organisasi non-pemerintah.
Ia menyatakan bahwa Yayasan Buddha Tzu Chi membangun 2.603 huntap di tiga provinsi yang terkena dampak: Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ada 1.000 unit di Aceh, 1.103 di Sumut, dan 500 di Sumbar.
Untuk saat ini, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara.
Tito menyatakan bahwa pemerintah terus mempercepat dukungannya untuk pembangunan hunian tetap bagi kelompok terdampak yang rumahnya rusak atau hilang.
Upaya ini dilakukan untuk mencegah anggota komunitas terdampak tinggal di hunian sementara terlalu lama.
“Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” imbuh dia.
