0
0 Pemerintah menyediakan 220.000 unit rumah subsidi untuk berbagai pekerjaan, seperti petani, buruh, tenaga medis, dan pengemudi ojek online.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau Ara, mengatakan bahwa rumah subsidi ini dirancang untuk membantu orang-orang berpenghasilan rendah mendapatkan rumah.
“Arahan Presiden Prabowo jelas, bagaimana rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria. Kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
Ara menjelaskan bahwa dari 220.000 rumah subsidi yang dialokasikan, pemerintah telah membaginya ke dalam tiga belas kategori berbeda: tenaga kesehatan, buruh, dan petani.
Ini mencakup 20.000 petani, 20.000 buruh, 15.000 perawat, 10.000 bidan, 20.000 guru, 14.500 polisi, dan 1.000 wartawan.
Sebanyak 2.000 unit dialokasikan untuk mitra pengemudi Gojek, dengan 1.000 unit untuk pengemudi roda dua dan 1.000 unit untuk pengemudi roda empat.
“Kriterianya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah per hari ini untuk single Rp 7 juta. Kalau double (menikah) Rp 8 juta,” kata Ara.
Namun, untuk mendapatkan rumah subsidi di Papua, individu yang menikah dan memiliki penghasilan kurang dari Rp 7,5 juta harus memenuhi syarat.
Ara menyatakan bahwa populasi yang berhak mendapatkan rumah subsidi akan disesuaikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan nama dan alamat.
“Data terakhir 3 Februari 2025 dan akan di-update setiap tiga bulan. Artinya, tiga bulan lagi (di-update). Kenapa di-update? Karena, maaf ya, ada yang meninggal, ada yang pindah, jadi harus di-update supaya tepat sasaran,” jelasnya.
