0
0 Meskipun eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas belum dimintai keterangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa penyelidikan tentang dugaan korupsi kuota ibadah haji di Kementerian Agama masih berlangsung.
Dalam penyelidikan tersebut, KPK telah memanggil banyak saksi, termasuk Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
“KPK sudah melakukan permintaan keterangan dari pihak-pihak lainnya,” kata Budi, dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).
Namun, Budi belum memastikan apakah Yaqut dipanggil selama proses penyelidikan.
Ia menyatakan bahwa penyelidik masih berkonsentrasi pada keterangan yang telah dikumpulkan.
“Namun, tentu belum bisa kami sampaikan secara detail, ya, pihak-pihaknya siapa saja, konstruksinya seperti apa. Karena memang perkara ini masih penyelidikan,” ujar dia.
Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa kasus kuota haji 2024 akan naik ke tahap penyidikan dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat mudah-mudahan kita sudah bisa melangkah ke tahap yang lebih pasti,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (20/7/2025).
Asep mengatakan bahwa KPK masih memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
“Dan terkait masalah haji, ya mohon di-support,” ujar dia.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, sebelumnya menyatakan bahwa dia telah memberikan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji untuk penyelenggaraan haji 2024 di Kementerian Agama.
“Hari ini, kami memberikan keterangan, informasi sebagai warga negara, tentu saja perwakilan dari badan pemerintah terkait dengan beberapa hal yang dimintakan oleh KPK,” kata Fadlul saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Fadlul berharap informasi yang telah disampaikan dapat membantu penegakan hukum sesuai dengan peraturan.
