0
0 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap program pemerintah dibiayai dengan uang yang dirampas oleh koruptor.
Bagaimana prosesnya? Prabowo berharap dana yang diperoleh dari penyitaan koruptor akan dialokasikan ke bidang-bidang yang sangat penting, seperti pendidikan, bahkan untuk membayar utang kereta cepat Whoosh.
Bagaimana cara uang hasil korupsi dapat digunakan untuk membiayai program pemerintah?
Masuk ke APBN terlebih dahulu
Seorang pakar hukum pidana dan perdata dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa mekanisme atau peraturan yang berlaku dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berlaku saat menggunakan dana rampasan korupsi.
Proses perencanaan, pengajuan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang diperlukan untuk membiayai proyek pemerintah tetap harus diatur oleh mekanisme APBN.
“Boleh digunakan, tapi harus tetap memakai mekanisme APBN. Artinya, uang sitaan itu masuk dulu ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP), lalu dikeluarkan kembali melalui RAPBN,” ujar Fickar kepada Kompas.com, Jumat (21/11/2025).
Dia menyatakan bahwa selama ini, sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, tetapi uang sitaan korupsi yang masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sah digunakan untuk membiayai program pemerintah, selama mereka melalui pintu anggaran yang benar.
“Selama ini pendapatan negara yang mayoritas itu dari pajak, karena aktivitas kita apapun pasti kena pajak melalui PPN 11 persen,” lanjut dia.
Perjalanan uang koruptor
Fickar menyatakan bahwa ada aturan yang jelas tentang bagaimana uang rampasan kasus korupsi digunakan untuk membiayai program pemerintah.
Dia menyatakan bahwa uang yang hilang akibat korupsi dikembalikan pertama-tama melalui proses hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK, Kejaksaan Agung, atau Kejagung.
Setelah itu, Direktorat Jenderal Anggaran harus meminta dananya disetor ke kas negara.
“Dari KPK atau Kejagung, langsung masuk kas negara atau ke Dirjen Anggaran, ya alurnya biasa melalui pengesahan RAPBN ke DPR,” lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat menggunakan dana tersebut secara langsung.
RAPBN harus diserahkan ke DPR sebelum dibahas di parlemen.
“RAPBN itu berisi macam-macam rencana pembiayan semua program pemerintah. Jadi tidak bisa semaunya uang masuk lantas diambil keluar oleh Presiden,” kata Fickar.
Oleh karena itu, kementerian atau lembaga terkait harus mengajukan usulan anggaran kepada Kementerian Keuangan, dibahas bersama DPR, dan baru kemudian dapat digunakan untuk program pemerintah.
Menurut Fickar, tidak ada bagian APBN tertentu yang memungkinkan uang yang diambil dari korupsi digunakan segera.
Mekanisme yang sama berlaku untuk semua orang.
“Tidak ada yang khusus. Semua ada aturan dan mekanismenya. Tidak bisa seenaknya,” tegas Fickar.
Selain itu, ia menyinggung sikap ketat pemerintah untuk memastikan dana negara digunakan dengan benar.
Anggaran dapat ditarik kembali jika kementerian tidak memanfaatkannya.
Selain itu, dana tersebut tidak boleh disimpan atau dibungakan di bank.
Janji Prabowo tentang penggunaan dana yang diambil oleh koruptor
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berjanji tidak akan membiarkan uang negara yang dirampas oleh koruptor mengendap.
Setelah pemulihan yang berhasil, dana tersebut akan segera dikembalikan kepada rakyat melalui program-program yang disediakan oleh pemerintah. Pertama dan terpenting, uang yang dihasilkan dari korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dapat digunakan untuk menghidupkan kembali ribuan sekolah.
Setelah menyaksikan penyerahan uang senilai Rp 13 triliun dari hasil korupsi ekspor CPO dari Kejagung ke Kementerian Keuangan pada Oktober sebelumnya, Prabowo membuat pernyataan tersebut.
Prabowo menyatakan bahwa jika uang sebesar Rp 13 triliun tidak dikorupsi, uang tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki 8.000 sekolah.
“Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Prabowo juga berjanji akan membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas modern dari uang belasan triliun itu.
“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengatakan bahwa beberapa uang sitaan dari kasus korupsi CPO akan diberikan kepada beasiswa LPDP.
“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” lanjut Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo menjamin bahwa pemerintah akan memiliki dana untuk membayar utang Whoosh dengan uang yang dikembalikan dari para koruptor.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menjamin bahwa dana korupsi akan digunakan untuk program pendidikan seperti digitalisasi pendidikan dan penggunaan smartboard atau panel interaktif digital (PID) di setiap ruang kelas sekolah.
“Ya kita rencananya nanti tiap kelas insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya. Nanti itu semua (dari) uang-uang koruptor (yang) kita kejar,” tegas Prabowo dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat (17/11/2025).
Dengan dukungan jaksa agung
Burhanuddin juga ingin uang sitaan korupsi digunakan untuk program pemerintah.
Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Dia menyatakan bahwa dana penyitaan korupsi telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan, terutama dalam kasus korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
“Tentunya dalam perkara ini, barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kemenkeu, dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara,” kata dia.
“Kemarin kami telah melakukan eksekusinya, secara resmi hari ini akan kami serahkan keseluruhannya,” lanjut Burhanuddin.
Dukungan dari KPK
Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendukung janji Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan uang yang diambil para koruptor untuk kepentingan bangsa.
KPK mendukung pengadaan smartboard atau papan interaktif pintar di seluruh sekolah Indonesia dengan uang rampasan hasil korupsi, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.
“KPK mendukung penuh komitmen Presiden untuk mengoptimalkan asset recovery (pengembalian kerugian keuangan negara) karena memang salah satu akibat dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, bahkan kerugian ekonomi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025), mengutip dari ANTARA.
Budi menjelaskan bahwa KPK saat ini sedang berusaha untuk mengembalikan dana negara dari setiap kasus yang ditangani dengan menyita aset pada tahap awal penyidikan.
“Tentunya penyitaan aset itu tidak hanya untuk kebutuhan proses pembuktian, tetapi sekaligus menjadi langkah awal yang positif untuk asset recovery nantinya,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa aset yang disita harus memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum digunakan untuk program pemerintah.
“Dari hasil lelang itu lah yang kemudian masuk ke kas negara, masuk ke dalam siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Budi.
Menurut Purbaya
Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, menteri keuangan, rencana pembayaran utang kereta cepat Whoosh yang menggunakan dana rampasan korupsi masih dalam pertimbangan pemerintah.
“Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya ketika berada di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).
Purbaya menyatakan bahwa dia berencana untuk mengirim delegasi Kemenkeu ke China untuk membicarakan metode pembayaran utang proyek Whoosh secara khusus. Purbaya ingin berpartisipasi dalam proses diskusi.
“Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya,” ujarnya.
“Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” tambahnya.
Dukungan dari Dewan
Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR RI, mengusulkan agar KPK terus meningkatkan upaya pemulihan aset koruptor untuk memastikan kasus korupsi tidak hanya terbatas pada penindakan hukum.
“Pemulihan aset adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi,” kata Rudianto di Jakarta, mengutip ANTARA, Jumat.
“Publik butuh bukti nyata. Ketika KPK menunjukkan secara terbuka uang sitaan itu, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat,” tambah dia.
Rudianto menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mendukung upaya KPK untuk memperkuat pemulihan aset yang diakibatkan oleh korupsi dan memastikan dana negara kembali ke tempatnya.
Sebagaimana dinyatakan oleh Rudianto, dana tersebut merupakan bagian dari dana sitaan yang disebabkan oleh kasus korupsi yang berdampak negatif pada keuangan negara dan dana pensiunan.
“Ini langkah penting dan harus menjadi standar dalam setiap penyelesaian kasus korupsi,” katanya.
