0
0 Ketidakpuasan terhadap mereka yang menyuarakan kritik publik hampir selalu dipahami sebagai peristiwa tunggal.
Ia seringkali berfungsi sebagai katalisator untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif tentang situasi yang melibatkan kekuasaan. Menurut Michel Foucault, peristiwa seperti ini terjadi ketika “arsip” pengalaman kekuasaan yang tersimpan dalam memori sosial tiba-tiba terbuka.
Akibatnya, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seorang aktivis dianggap tidak hanya sebagai tindakan kriminal terhadap seseorang, tetapi juga sebagai peristiwa yang menghidupkan kembali ingatan tentang hubungan antara kekuasaan, kritik, dan pembungkaman dalam kehidupan publik.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan negara sekaligus diuji komitmen mereka untuk mempertahankan demokrasi yang memungkinkan kritik konstruktif.
Kekerasan yang dilakukan terhadap seorang aktivis HAM tidak hanya berkaitan dengan keamanan seseorang, tetapi juga dengan cara negara menjaga kebebasan sipil dalam demokrasi.
Kehidupan demokrasi Indonesia relatif berjalan lebih baik dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, ruang publik terasa lebih transparan, dan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan terus didorong.
Hasil ini menimbulkan harapan bahwa demokratisasi semakin kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, dalam situasi seperti ini, setiap tindakan kekerasan terhadap mereka yang berpartisipasi dalam advokasi publik dengan mudah menimbulkan kegelisahan baru di masyarakat.
Misalnya, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), segera menimbulkan perhatian publik karena ia adalah aktivis yang mendukung hak asasi manusia.
Banyak peristiwa lain yang terjadi di ruang publik dengan cepat dikaitkan dengan peristiwa ini.
Tidak lama kemudian, Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, menghadapi ancaman setelah menyuarakan kritiknya terhadap masalah sosial di Nusa Tenggara Timur.
Ini pasti bukan satu-satunya pengalaman yang pernah saya alami. Selama sejarah demokrasi Indonesia, masyarakat juga pernah menyaksikan berbagai bentuk kekerasan terhadap aktivis. Ini termasuk kasus penyiraman air keras beberapa tahun sebelumnya, represi terhadap gerakan kritis, dan penghilangan aktivis.
Memori sosial yang tidak mudah hilang dari ingatan publik terdiri dari rangkaian pengalaman tersebut.
Fenomena seperti ini dapat dipahami dari sudut pandang antropologi kekuasaan sebagai proses ketika peristiwa tertentu membuka kembali lapisan pengalaman kolektif tentang bagaimana kekuasaan pernah menghadapi kritik publik.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat cepat terpengaruh ketika ingatan seperti itu muncul kembali.
Bukan hanya karena kekerasannya, tetapi karena orang-orang belajar tentang kemungkinan pola yang lebih luas di baliknya.
Ini menunjukkan betapa pentingnya respons negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat, transparan, dan profesional untuk mengusut tuntas setiap kasus kekerasan yang bernuansa intimidasi atau pembungkaman.
Keterlibatan negara dalam penegakan hukum memiliki dua tujuan: menemukan pelaku dan melindungi demokrasi.
Proses politik yang efektif tidak hanya menunjukkan demokrasi yang baik, tetapi juga bagaimana negara melindungi kebebasan sipil dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, jujur, dan terbuka untuk kritik.
Oleh karena itu, komitmen terhadap demokrasi tidak cukup ditunjukkan dalam dokumen kebijakan atau retorika politik. Negara harus melihat bagaimana ia menangani setiap ancaman terhadap kebebasan sipil.
Dengan cepat mengambil tindakan untuk menegakkan hukum dan melindungi warganya, pesan yang disampaikan kepada publik jelas: kritik bukanlah ancaman bagi negara, melainkan bagian penting dari demokrasi yang baik.
Kesuksesan aparat negara dalam menangani kasus-kasus seperti ini sekaligus menunjukkan seberapa serius pemerintah berkomitmen untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada akhirnya, bagaimana negara menanggapi peristiwa kekerasan seperti ini akan menentukan bagaimana ingatan kolektif masyarakat berkembang: apakah kekuasaan dianggap sebagai penyebab ketakutan atau sebagai organisasi yang melindungi demokrasi.
Ketika negara bertindak tegas, adil, dan konsisten dalam melindungi kebebasan sipil, sejarah akan menjadi lebih baik.
Dalam jangka panjang, komitmen seperti ini akan membangun dasar demokrasi dalam kehidupan nasional dan internasional.
