0
0 Sebuah laporan dibuat oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bahwa 2.000 jemaah umrah mungkin tertahan atau terlantar saat kembali dari Tanah Suci ke Indonesia.
Ini menghalangi penerbangan transit dari Arab Saudi ke negara-negara Timur Tengah lain karena konflik AS dan Israel dengan Iran.
“Yang sempat terjebak itu saya enggak tahu persis datanya belum ada update. Tapi terakhir sudah kembali, karena ada stranded kan, terdampar. Itu ada sekitar 2.000-an yang berangkat,” kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Jemaah yang melakukan penerbangan langsung dari Arab Saudi ke Indonesia tidak menghadapi masalah serupa, kata Dahnil.
“Kalau ada pesawat direct itu biasanya bisa langsung. Nah, (kalau) transit kemudian harga tiketnya mahal, akhirnya mereka terpaksa banyak yang terhenti sementara di sana untuk mencari tiket yang bisa dijangkau,” ucapnya.
Saat ini, ada 43.000 jemaah umrah yang beribadah di Mekkah dan Madinah.
Sebaliknya, untuk penyelenggaraan haji yang dijadwalkan dimulai pada April mendatang, pemerintah tengah sedang menyusun berbagai strategi dan skenario.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengamati perkembangan konflik di Timur Tengah saat mengembangkan tindakan tersebut.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” kata Dahnil.
Setidaknya, beberapa skenario telah direncanakan, termasuk memilih rute penerbangan yang lebih aman atau penundaan keberangkatan jika keadaan dianggap berpotensi membahayakan jemaah.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” ujar Dahnil.
Untuk menjamin penyelenggaraan haji yang aman, pemerintah juga terus bekerja sama dengan baik lintas kementerian.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” kata Dahnil.
