0
0 Melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena dampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga Ketua Satgas PRR dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, berpartisipasi dalam upaya tersebut dengan memberikan hunian tetap.
Di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), Jumat (27/3/2026), sebanyak 120 unit huntap tahap pertama telah diberikan kepada masyarakat penyintas bencana.
Penyerahan huntap tersebut merupakan langkah percepatan yang telah dilakukan selama masa transisi. Ini akan membawa transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yang akan dimulai pada 1 April 2026.
Huntap diberikan kepada masyarakat yang kondisi rumahnya sangat rusak atau hilang karena bencana alam. Skema komunal yang didukung oleh pihak nonpemerintah, yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi, termasuk pembangunan huntap di Tapsel.
Yayasan Buddha Tzu Chi berencana membangun 2.603 huntap di tiga wilayah yang akan terkena dampak: Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).
“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat. Saya sampaikan ini paling cepat,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/3/2026).
Selain itu, ia menyatakan bahwa pembangunan huntap dapat dilakukan dalam dua pendekatan: in situ dan komunal.
Dengan bantuan dana sebesar Rp 60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan dicairkan dalam dua tahap, rencana tersebut memungkinkan masyarakat untuk membangun rumah secara mandiri di tempat yang layak dan aman.
Selain membangun huntap secara mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan proses pembangunan kepada BNPB.
Untuk rencana komunal, huntap dibangun di satu wilayah dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Proses pembangunan huntap dilakukan oleh Kementerian PKP atau bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pihak nonpemerintah.
Terima hasil Bupati Tapsel
Tito juga mengapresiasi upaya Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, yang dalam waktu singkat mengumpulkan dan melaporkan semua data rumah yang rusak akibat bencana, baik ringan, sedang, maupun berat, dengan nama dan alamat.
Agar bantuan dapat diberikan segera, termasuk dalam menyediakan huntap, kecepatan pengumpulan dan pelaporan data sangat penting.
Masyarakat yang terdampak juga telah menerima berbagai jenis bantuan, seperti Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), Bantuan Isian Hunian (BIH), dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), berkat data yang akurat yang dikumpulkan.
“Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati Gus Irawan,” ucap Tito.
Ia berharap pemerintah daerah lain yang terkena dampak bencana dapat mengikuti jejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel dalam menyampaikan data dengan cepat.
Tito menyatakan bahwa kecepatan pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berkorelasi langsung dengan kecepatan pengecekan keakuratannya di lapangan.
“Makin cepat, maka BNPB bisa bergerak. Bang Ara Menteri PKP (bisa) segera bergerak juga,” tegasnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait juga memuji Bupati Tapsel, memuji lokasi huntap yang dipilih Gus Irawan.
Karena terdapat pasar, sekolah, dan rumah sakit di dekat huntap, Maurar menganggap lokasi tersebut mampu mendukung ekosistem keberlangsungan hidup warga.
“Lokasi ini tepat sekali, Pak Gus Irawan Pasaribu yang memilih. Ekosistem lokasinya bagus sekali. Ini sudah sesuai arahan Presiden. Pak Prabowo bilang dalam mengambil keputusan harus mempermudah rakyat,” ungkapnya.
