0
0 Setelah dipehape dicalonkan jadi Cagub DKI 2024 – 2029 oleh PDIP, kira-kira “iming-iming” apa lagi yang dijanjikan Megawati hingga Anies mau diperdaya menjadi juru kampanye Pramono Anung-Rano Karno?
Bukankah kesediaannya menjadi juru kampanye bagi kedua kader partai yang selama ini terkesan “menjaga jarak” dengan ummat itu berpotensi mendegradasi ketokohannya dan meredupkan elektabilitasnya di 2029 ?
Pertanyaan itulah yang menghoyak dada tatkala membaca berita, tokoh yang berhasil mempersatukan ummat lintas ormas dan manhaj ini jadi juru kampanye pasangan usungan PDIP pilkada DKI.
Dalam hati saya membanak rasa kecewa. Andai benar “iming-iming” lah yang membuat Anies mau jadi juru kampanye pasangan Pramono Anung-Rano Karno — alangkah naifnya Anies. Itu mengandaikan Anies lupa bahwa megawati adalah pemain politik. Gampang berjanji segampang dia mengingkarinya.
Sepertinya Anies tidak belajar dari perjanjian Batu Tulis, Bogor. Seperti diketahui salah satu dari tujuh pasal perjanjian itu ialah komitmen Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Namun perjanjian tersebut diingkari Megawati. Megawati meninggalkan Prabowo dan memilih mengusung Joko Widodo.
Sejujurnya saya sangat kecewa dengan keputusan Anies kali. Semestinya dia mengabaikan ajakan PDIP. Kecuali Anies baru saja dipehape oleh partai tersebut, saya juga membaui semacam ada aroma tidak sedap atas batalnya PDIP mengusung Anies pada Pilkada DKI 2024-2029.
Kecuali aroma drama “pehape” saya juga membaui ada aroma “sabotase” dalam hubungannya dengan pilpres 2029. Yakni upaya menenggelamkan ketokohan Anies sehingga tidak menjadi pesaing kader PDIP di pilpres 2029. Kulluhum dengan keinginan oligarki.
Dugaan saya tentang adanya aroma “pehape” dan “sabotase” atas gagalnya Anies mencagub, dapat dicermati dari kronologi dan proses rencana pencaguban Anies.
Semula terjadi lobi-lobi awal antara PKS dan PDIP mengusung Anies. Partai treshold yang tersisa ketika itu hanya PKS dan PDIP. Sedangkan partai lainnya sudah lebih dulu bergabung di koalisi KIM Plus, mengusung RK-Kaesang.
Mengingat masa pendaftaran sudah mendekati injury time namun PDIP tak kunjung mastikan koalisinya dengan PKS mendukung Anies — akhirnya PKS bergabung dengan KIM Plus. Langkah itu terpaksa diambil PKS mengingat ketentuan UU partai, partai yang memenuhi treshold harus mengusung calon secara bersama-sama dengan partai lain bila tidak memenuhi syarat mencalonkan sendiri. Bila tidak, partai bersangkutan diberi sanksi hukum, tidak boleh ikut pada pemilu depan
Nah, disinilah kelihatan unsur dugaan sabotase yang saya maksud. Tidak lama setelah PKS bergabung dengan KIM Plus, sekonyong-konyong melalui SK
60/PUU-XXII/2024, MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bila di DKI sebelumnya 25 %, jadi hanya 6,5 – 7,5 % dari perolehan suara dari daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah bersangkutan.
Keputusan MK tersebut bagai durian runtuh bagi PDIP. Disini relevannya sakwasangka sabotase : kebetulan atau pesanan ? Mengingat hanya PDIP satu-sarunya partai yang tersisa saat itu, praktis PDIP lah yang diuntungkan.
Anies tidak diikutkan menikmati durian runtuh itu. PDIP lebih memilih mendukung kadernya. PDIP mengabai Anies. Apakah PDIP tidak memperhitungkan pendukung Anies? Bila menggunakan logika elektoral, semestinya Anieslah yang pantas diusung PDIP. Mengingat saat itu hampir semua polling mengunggulkan Anies. Tetapi PDIP lebih memilih kadernya, yakni Pramono Anung dan Rano Karno.
Nah, disini sakwasangka “pehape” berkelindan dengab sakwasangka “sabotase”
Tentu saja PDIP memperhitungkan suara pendujung Anies. Sangat berhitung malah. Anies adakah DKI. Itu tidak bisa dipungkiri. Bila akgirnya PDIP berani mengabaikan ketokohan Anies, itu karena PDIP sudah menyiapkan strategi jitu dalam memenangkan Pilkada DKI 2024-2029.
Strategi yang digunakan ialah merangkul dan “menihilkan” suara pendukung Anies. Pada kata “menihilkan” sengaja saya beri tanda petik sebagai kata pengganti dugaan.
Strategi merangkul suara pendukung Anies dilakukan dengan cara “menugasi” Anies jadi juru kampanye Pramono Anung-Rano Karno. Itu sangat gamblang. Tidak butuh penafsiran
Sedangkan trategi “menihilkan” suara pedukung Anies dilakukan dengan cara memblow up kekecewaan pendukung Anies terkait dengan gagalnya Anies mencagub. Kegagalan itu terkesan diadreskan pada PKS, dihubungkan dengan bergabungnya PKS ke KIM Plus. Saat yang sama pasangan yang diusung KIM Plus diisukan bagian dari politik dinasti.
Semula memang ada rencana menyandingkan RK dengan Kaesang. Tetapi dengan terbitnya SK Mahkamah Konstitusi yang menolak Kaesang terkait umurnya, isu politik dinasti praktis tidak lagi relevan.
Psikologi pedukung Anies yang kecewa atas gagalnya Anies mencagub serta dikaitkan dengan politik dinasti dalam strategi menihilkan ini dimunculkan gerakan coblos semua (GCS). Ini merupakan ajakan golput terselubung dalam rangka menghindari delik. Gerakan coblos semua diikuti dengan gerakan tolak RK-Suwono.
Pertanyaannya, mengingat golput tidak mempengaruhi hasil pilkada lalu pasangan manakah yang diuntungkan bila pendukung Anies tidak menggunakan hak pilihnya alias mencoblos semua? Yang pasti bukan pasangan RK-Suwono.
Menutup tulisan ini saya ingin mengulangi kembali pertanyaan pada awal tulisan ini.
Kira-kira “iming-iming” apa lagi yang dijanjikan Megawati hingga Anies kembali terpeaya menjadi juru kampanye kalau bukan janji diusung di pilpres 2029 ? Bila janji dijadikan menteri, mustahil. Soalnya Megawati bukan presiden !
