0
0 Rieke Diah Pitaloka, yang merupakan seorang Anggota DPR, telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD atas dugaan adanya pelanggaran kode etik.
Dikabarkan bahwa Rieke dilaporkan oleh seseorang yang bernama Alfadjri Aditia Prayoga dikarenakan ia dinilai telah memprovokasi publik untuk melakukan penolakan terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen.
“Bersama ini kami sampaikan bahwa MKD telah menerima pengaduan dari saudara Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024 yang mengadukan saudara karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan saudara yang dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen,” demikian tertulis di dalam surat panggilan sidang yang diteken oleh Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam pada 27 Desember 2024, dikutip dari tempo.co.
Dilansir dari tempo.co, di dalam surat tersebut menyatakan, MKD awalnya akan menggelar sidang Rieke pada hari Senin, 30 Desember 2024 pukul 11.00 WIB di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Tetapi, pada akhirnya sidang tersebut ditunda hingga masa reses DPR berakhir, yang di mana DPR diketahui reses sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Dilaporkan bahwa Dek Gam telah memberikan konfirmasi terkait dengan adanya pengunduran jadwal sidang pemanggilan Rieke.
“Iya, benar diundur, kemungkinan nanti setelah masuk masa sidang. Karena kami cek, anggota masih di dapil. Ada yang masih natalan juga,” katanya kepada Tempo, pada hari Minggu, 29 Desember 2024.
Dek Gam mengungkapkan bahwa tidak hanya sidang pemanggilan Rieke saja, masih ada tiga sidang lain yang akan diselenggarakan bulan ini, tetapi semuanya diundur sampai masa reses berakhir.
“Seharusnya ada 4 sidang di bulan ini. Laporannya bermacam-macam, bukan hanya soal PPN yang Rieke ini,” tuturnya, dalam laman tempo.co.
Berdasarkan surat pemanggilan sidang, MKD tidak menjelaskan perihal konten mana yang dilaporkan telah memprovokasi penolakan PPN 12 persen.
Tetapi, Rieke diketahui juga pernah mengunggah sebuah video pada tanggal 5 dan 6 Desember 2024, terkait penolakan kebijakan PPN 12 persen yang akan berlaku per 1 Januari 2025 dengan tagar #ViralForJustice serta #TolakKenaikanPPN12%.
Dalam unggahan video tersebut, Rieke berupaya meminta agar Presiden Prabowo Subianto dapat membatalkan kebijakan PPN 12 persen.
“Yuk kita berjuang bareng. Nih mau paripurna, mudah-mudahan nanti ada kesempatan interupsi, kita perjuangkan penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen,” kata Rieke sebelum rapat dimulai di kompleks parlemen, Senayan, pada Kamis, 5 Desember 2024, dilansir dari tempo.co.
Pada saat interupsi rapat, Rieke diketahui juga meminta kepada para pimpinan serta anggota DPR agar dapat memberikan dukungan terhadap usulannya itu.
“Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen,” ujar Rieke di dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, dilansir dari tempo.co.
Rieke mengatakan bahwa amanat Pasal 7 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) harus bisa dipahami secara utuh.
Rieke menegaskan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada Pasal 7 ayat 1 huruf b yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Namun juga pada Pasal 7 ayat 3, yang menyatakan bahwa tarif PPN 12 persen dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15 persen, tetapi bisa juga diubah paling rendah 5 persen.
“Dalam penjelasannya, disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter, serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya,” tutur Rieke, dalam laman tempo.co.
