0
0 Pada hari Selasa, 11 Februari 2025, pagar laut yang memiliki panjang sejauh 3,3 kilometer di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, mulai dilakukan pembongkaran.
Dilaporkan bahwa pembongkaran tersebut dilaksanakan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), dan dijadwalkan akan selesai dalam waktu 10 hari.
“Kami gunakan ekskavator dan alat berat,” kata Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara, kepada wartawan di Bekasi, dikutip dari tempo.co.
Dilansir dari tempo.co, pelaksanaan pembongkaran pagar laut itu diawasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.
Pung Nugroho Saksono, selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melakukan pengawasan terhadap pembokaran pagar laut tersebut sampai selesai. “Kami mengawasi setiap hari,” kata Pung di lokasi, dalam laman tempo.co.
Pung menjelaskan bahwa pembongkaran pagar laut itu merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada PT TRPN atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut serta reklamasi tanpa izin. “Ya harus dibongkar semua. Denda juga ada,” katanya, dilansir dari tempo.co.
Diketahui bahwa sanksi administratif itu dikenakan sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP di KKP, serta Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.
Walaupun pembongkaran dijadwalkan selesai dalam waktu 10 hari, namun Pung menyatakan bahwa pihaknya tetap memberikan imbauan agar proses pembongkaran itu dapat dilakkan dengan mengutamakan keselataman dari para pihak yang ikut terlibat.
“Tapi kita juga lihat cuaca, seperti halnya di Tangerang juga cuaca yang menghambat, dengan cuaca yang seperti itu nanti nyawa melayang. Nyawa lebih berharga dari pada pagarnya. Kita utamakan keselamatan,” kata Pung, dikutip dari tempo.co.
