0
0 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dukungan masyarakat Suku Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya sat membuka perhelatan Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Pontionak, Kalimantan Barat, Selasa, sebagaimana disaksikan secara daring dari Jakarta. “saya sangat senang, sangat terhormat dapat hadir bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga besar Tarriu Borneo Bangkule Rajakng dalam sebuah pertemuan besar yang sangat mulia pada pagi hari ini,” kata Jokowi mengawali sambutannya.
Presiden kemudian menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari Suku Dayak terhadap pemangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Ucapan terima kasih ini disampaikan Jokowi saat bertemu masyarakat adat Suku Dayak dalam acara Bahaupm Bide Bahana dari organisasi masyarakat Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR). Pertemuan berlangsung Pontianak, Kalimantan Barat.
“Apakah apakah saudara betul-betul mendukung benar? benar Ibu Kota Nusantara di Kalimantan?” tanya Jokowi kepada mereka yang hadir, Selasa, 29 November 2022. Mereka yang datang pun kompak menjawab, “benar”. Proyek IKN dimulai secara resmi ketika Jokowi meneken UU IKN pada 20 Februari 2022. Kemarin, Jokowi juga kembali mengumpulkan anak buahnya untuk membahas perkembangan IKN, salah satunya yang berkaitan dengan minat investasi. Tak banyak pernyataan lain soal IKN yang disampaikan Jokowi saat bertemu masyarakat adat suku Dayak ini. Selebihnya, kepala negara bicara soal suku Dayak yang memiliki 406 sub suku.
“Artinya apa? betapa negara kita ini negara sangat besar sekali. itu yang sering kita tidak sadar,” ujarnya. Tapi di lapangan, tidak semua masyakarat lokal mendukung IKN. Meski demikian, pemerintah berjanji tidak akan menggusur warga asli dan masyarakat adat di wilayah IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah sudah memperluas kawasan inti ibu kota dari 5.600 hektare menjadi 6.700 hektare.
“Tidak ada (penggusuran). Kami akan berikan program-program pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022. (Ukhti Muti’ah)
