Presiden Peru saat ditangkap oleh Kongres atas tuduhan penentangan pada hari Rabu (7/12/22). Sesudah ia berusaha untuk bubarkan badan Legislatif dalam mengambil kendali sepihak atas pemerintah, dapat memicu krisis konstitusional yang serius.
Maka dari itu, wakil Presiden Dina Boluarte menggantikan posisi Pedro Castillo dan pertama kalinya pemimpin wanita dalam sejarah republik setelah berjam-jam terjadi pertengkaran antara badan Legislatif dan Presiden Peru akan pergi, telah mencoba untuk memblokir pemungutan suara pemakzulan.
Boluarte, adalah seorang pengacara berusia 60 tahun, menyerukan gencatan senjata politik dan pembentukan pemerintahan persatuan nasional.
“Apa yang saya minta adalah ruang, waktu untuk menyelamatkan negara,” katanya.
Anggota parlemen memberikan suara 101-6 dengan 10 abstain dalam memberhentikan Castillo dari jabatannya karena alasan “ketidakmampuan moral permanen.”

Dia meninggalkan Istana Kepresidenan dengan mobil yang mengantarnya melewati pusat kotalima. Dia memasuki kantor polisi, dan beberapa jam kemudian jaksa federal mengumumkan bahwa Castillo telah ditangkap atas tuduhan penghasutan karena diduga melanggar perintah konstitusional. Saksi melihat beberapa bentrokan kecil antara polisi dan beberapa pengunjuk rasa berkumpul di stasiun kereta.
Selanjutnya, sebelum pemungutan suara pemakzulan, Castillo telah mengumumkan dalam membentuk pemerintahan darurat yang baru dan memerintah secara dekrit. Pada Rabu malam kepala angkatan darat Peru mengundurkan diri, bersama empat menteri yaitu menteri urusan luar negeri dan ekonomi.
Kantor Ombudsman, sebuah badan independen pemerintah, mengatakan sebelum pemungutan suara kongres bahwa Castillo harus menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Setelah bertahun-tahun demokrasi, Peru berada di tengah keruntuhan konstitusional “yang hanya bisa digambarkan sebagai kudeta,” kata pernyataan itu.
Reaksi internasional terkadang melebihi peristiwa. Duta Besar Amerika Serikat Lisa Kenna turun ke Twitter untuk mendesak Castillo membatalkan keputusannya untuk membubarkan Kongres, dengan mengatakan pemerintah AS menentang tindakan “di luar konstitusional” presiden untuk mengganggu Kongres.
Beberapa saat kemudian, Kongres memilih untuk memakzulkan Castillo. Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan melalui Twitter bahwa karena peristiwa baru-baru ini di Peru, Meksiko telah memutuskan untuk menunda KTT Aliansi Pasifik yang dijadwalkan pada 14 Desember di Lima. Ia menyesalkan perkembangan terakhir dan menuntut penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.






