0
0 Presiden Joko Widodo kembali meninjau perkembangan proyek normalisasi Kali Ciliwung, Kali ini, yang dikunjungi adalah di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Selasa (21/2/2023).
Pada saat peninjauan berlangsung, Presiden Jokowi tidak sendirian, ia didampingi sejumlah Menterinya diantara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Sebelumnya, pada 24 Januari lalu, Presiden Jokowi juga meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jatinegara, Jakarta. Presiden Selalu memberi pesan kepada mereka yang memimpin DKI terkait Penanganan banjir.
Heru yang menjadi PJ Gubernur DKI sejak Oktober tahun lalu pun menjadikan pengendalian banjir sebagai satu dari tiga program prioritasnya, selain penanganan kemacetan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.
Presiden Jokowi juga sembari mengingatkan, masih ada sekitar 17 kilometer Kali Ciliwung yang masih harus dinormalisasi.
”Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai. Karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya, sheet pile-nya oleh Kementerian PU.
Dan, di sini juga, Pengadegan ini, mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan,”.
”Saya berikan target tadi dalam dua tahun, artinya akhir 2024 yang 17 kilometer itu selesai, sehingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung,” kata Presiden.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal, Rabu (22/2/2023), menjelaskan, rencana normalisasi Kali Ciliwung mencakup sepanjang 33 kilometer. Sejauh ini, yang sudah terlaksana dan ditanggul mencapai sepanjang 16 km.
Masih tersisa 17 km lagi yang belum dinormalisasi. Proyek ini diyakini akan meminimalkan potensi banjir. Lebar sungai nantinya dikembalikan ke kondisi normal, yakni 30-35 meter.
Normalisasi Sungai Ciliwung ini melintasi sejumlah kelurahan di DKI Jakarta, yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.
Sementara itu, pembebasan lahan akan terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Lahan yang belum bersertifikat akan diproses sehingga pembebasan lahan bisa dilakukan. Pembebasan Lahan Kepala Dinas SDA DKI, Yusmada Faizal Untuk pembebasan lahan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pendataan awal, trase, hingga pendataan awal petak petak dilakukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta, sedangkan eksekusi pembebasan lahan ditangani BPN yang mengetahui persis terkait status kepemilikan lahan. Apabila masalah tersebut selesai, BPN yang akan mengukur sehingga bisa diterbitkan peta bidang untuk bisa dilakukan appraisal.
Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengingatkan problem yang mungkin muncul seputar pembebasan lahan yang bisa menghambat pelaksanaan normalisasi sungai.
Mulai dari warga yang tidak bersedia menerima pembebasan lahan hingga adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Jika persoalan terkait surat atau legalitas lahan, pelibatan pihak pengadilan menjadi solusi terbaik lewat konsinyasi.
”Biar yang bermasalah itu berproses hukum, proyek jalan, uang kami titipkan di pengadilan.
Itu kalau berbicara hukumnya jadi tidak kena masalah dan tidak menyalahi aturan,” kata Ida. Ida menambahkan, secara prinsip, Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung hasil peninjauan Presiden Joko Widodo dan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono,
Selasa (21/2/2023) pagi, di Kali Ciliwung wilayah Cawang. Dalam peninjauan itu, dinyatakan normalisasi Kali Ciliwung ditargetkan bisa tuntas di 2024. ”Harus ada pemimpin yang punya sikap tegas untuk menyelesaikan normalisasi,” kata Ida.
Penuntasan normalisasi Kali Ciliwung merupakan bagian dari konsep pengendalian banjir Jakarta. ”Anggaran 2023 ini untuk pembebasan lahan ada di SDA untuk pengurangan banjir,” kata Ida. (Rifaldi Chandradinata)
