0
0 Dody Hanggodo, selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU), mengungkapkan bahwa proses pembangunan infrastruktur tidak boleh dihentikan akibat adanya keterbatasan anggaran.
Dilaporkan bahwa Dody menyebut bakal mengoptimalkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah pemangkasan anggaran dari Kementerian PU sebesar Rp 81,38 triliun.
“Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 10 Februari 2025, dikutip dari tempo.co.
Dilansir dari tempo.co, untuk periode 2025 hingga 2029, Dody menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan target terhadap investasi dari KPBU senilai Rp 544,48 triliun.
Target tersebut meliputi rencana pembangunan terhadap 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol serta jembatan, dan 11 proyek pemukiman.
Dikabarkan bahwa pembangunan bendungan, embung, jalan tol, serta jembatan, akan dijadikan prioritas investasi.
Dody menyatakan, infrastruktur tersebut tidak hanya memberi dukungan terhadap ketahanan air serta konektivitas nasional, namun juga memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian.
“Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” ujar Dody, dalam laman tempo.co.
Sebelumnya, pagu anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2025 telah ditetapkan senilai Rp 110,95 triliun.
Tetapi, Presiden Prabowo kemudian memberikan arahan terkait adanya pemangkasan APBN dan APBD melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Imbas dari kebijakan tersebut, anggaran milik Kementerian PU untuk tahun ini dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, sehingga saat ini hanya menyisakan dana sekitar Rp 29,57 triliun.
Nirwono Joga, selaku Dosen Tata Kota Universitas Trisakti, menyatakan bahwa dengan adanya pemangkasan anggaran Kementerian PU secara signifikan dapat mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan.
Diketahui bahwa memang Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bakal menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta.
Tetapi, menurut Nirwono, hal tersebut tidak akan semudah seperti membalikan telapak tangan dikarenakan pihak swasta telah memperhitungkan keuntungan yang cepat.
“Swasta ingin dapat keuntungan tidak lebih dari lima tahun. Masalahnya, saat pergantian presiden kan mereka tidak tahu bagaimana nasib berikutnya,” kata Nirwono saat dihubungi oleh kantor berita Tempo pada Selasa, 4 Februari 2025.
Oleh sebab itu, dengan melakukan perhitungan terhadap keuntungan yang cepat, maka pihak swasta akan pilih-pilih dalam proyek infrastruktur.
“Contohnya, disuruh milih membangun tol di Jawa atau Kalimantan, pasti milihnya di Jawa,” kata Nirwono, dilansir dari tempo.co.
