0
0 Delegasi DPR RI mengecam kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap warga sipil setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang negara.
“Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang digelar di Uzbekistan dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).
Langsung saja, DPR mengeluarkan resolusi darurat bersama dengan parlemen beberapa negara ASEAN mengenai kekerasan yang terjadi.
“Oleh karena itu, DPR RI mengajak parlemen negara-negara ASEAN yang hadir dalam Sidang Umum ini, untuk mengajukan resolusi darurat terkait Myanmar,” lanjut Anggota Fraksi PDI-P itu.
Pada forum parlemen global ini, DPR RI bersama dengan parlemen Thailand, Laos, Filipina, dan Malaysia juga menginisiasi resolusi darurat, atau item darurat, berjudul “Diplomasi Parlemen untuk mendorong perdamaian dan menangani krisis humaniter di Myanmar.”
Kanada menjadi co-sponsor resolusi darurat, mendorong dukungan lebih luas dari grup geopolitik Asia Pasifik.
Selain itu, Irine menekankan bahwa parlemen harus berperan dalam memperkuat diplomasi kemanusiaan dan menegaskan bahwa represi tidak boleh dilakukan.
“Aksi represif yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana,” tegasnya.
Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Demokrat Bramantyo Suwondo, dan beberapa anggota BKSAP DPR seperti Diah Pikatan O.P Haprani, Fathi, dan Andi Muawiyah Ramli juga hadir di acara internasional 150.
Sebagaimana diberitakan, pada Rabu, 2 April 2025, junta militer dan sejumlah kelompok lawan setuju untuk menghentikan permusuhan sementara untuk memudahkan penyediaan bantuan kemanusiaan akibat gempa.
Kantor hak asasi PBB melaporkan lebih dari 60 serangan militer Myanmar sejak gempa bumi. Ini terjadi meskipun gencatan senjata telah diumumkan.
Menurut James Rodehaver, kepala tim Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar, ada 16 laporan yang dapat diandalkan tentang serangan udara yang masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk wilayah yang terkena dampak gempa.
Hal ini diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat, 4 April 2025. Wartawan Jenewa menerima laporan ini dan mengutip pernyataan Rodehaver dari Bangkok.
“Selain itu, ada dua laporan serangan tambahan yang kami terima sejak pengarahan dimulai,” kata Rodehaver, menambahkan lantaran juru bicara kantor HAM sebelumnya menyebutkan 14 serangan.
Sementara itu, Volker Turk, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, menegaskan bahwa gencatan senjata harus diikuti dengan akses tanpa hambatan dan segera bagi pekerja penyelamat dan kemanusiaan.
“Saya mendesak penghentian semua operasi militer, dan agar fokus diberikan pada bantuan kepada mereka yang terkena dampak gempa, serta memastikan akses tanpa hambatan ke organisasi kemanusiaan yang siap memberikan dukungan,” tegas Turk, seperti dikutip dari AFP.
