0
0 Dalam dinamika ekonomi nasional, seringkali muncul perdebatan tentang arah kebijakan dan pengaruh asing terhadap pengelolaan perekonomian Indonesia. Saat ini, dua tokoh penting dalam pemerintahan—Sri Mulyani dan Budi Gunadi Sadikin—disebut-sebut mewakili kepentingan keluarga besar global, Rothschild dan Rockefeller. Klaim ini mengindikasikan bahwa skema ekonomi yang dijalankan masih berada dalam bayang-bayang sistem liberal global yang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Namun, konsep ekonomi Presiden Prabowo saat ini justru berakar pada warisan pemikiran Soemitro Djojohadikusumo—seorang ekonom nasionalis yang menjadi arsitek ekonomi kerakyatan Indonesia. Kurikulum ekonomi Soemitro, yang juga tertuang dalam AD/ART Partai Sosialis Indonesia, mengusung prinsip sosialisme kerakyatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Konsep ini bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi berbasis utang dan korporasi besar internasional.
Pradipa Yoedhanegara, salah satu tokoh yang kini menyuarakan pentingnya kembali pada ideologi ekonomi kerakyatan, menegaskan bahwa Indonesia harus berani keluar dari skema asing yang mendikte arah pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, sudah saatnya petani, buruh, koperasi, dan pelaku UMKM menjadi pusat dari pembangunan ekonomi—tanpa ketergantungan pada utang luar negeri.
Penting untuk diingat bahwa sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat tidak hanya menjamin pemerataan, tetapi juga kemandirian bangsa. Sosialisme kerakyatan bukanlah sosialisme dalam arti sempit yang menolak pasar, melainkan bentuk ekonomi yang menjamin hak dan kesejahteraan rakyat melalui kontrol negara yang bijak, serta keberpihakan terhadap sektor-sektor produktif nasional.
Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sejati. Namun, untuk itu, dibutuhkan keberanian politik dan kesadaran ideologis untuk keluar dari bayang-bayang neoliberalisme, dan menegakkan kembali prinsip ekonomi Pancasila seperti yang diwariskan oleh Soemitro.
