0
0 Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa dia akan memanggil beberapa Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) untuk memastikan apakah perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menindak jenderal yang menjadi beking tambang ilegal telah diterapkan.
Komisi III akan memanggil Kapolda dan Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) dari berbagai kementerian yang berkaitan dengan sumber daya mineral.
“Minggu depan setelah kunjungan kerja ke tiga daerah, kami akan mengundang sejumlah Kapolda dan akan mengundang Dirgakkum dari kementerian-kementerian terkait sumber daya mineral,” kata Habiburokhman, saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (21/8/2025).
Komisi III ingin memastikan bahwa aparat penegak hukum akan menindak pelaku tambang ilegal tanpa pandang bulu.
“Apapun latar belakangnya, apakah masih aktif atau sudah pensiun, harus ditindak tegas,” kata dia.
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan bahwa dia mengetahui bahwa aktivitas tambang ilegal menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Namun, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan lainnya yang merupakan prioritas Presiden Prabowo saat ini membutuhkan dana yang sangat besar.
“Kita saat ini membutuhkan bujet yang amat besar untuk membiayai program-program kerakyatan Pak Prabowo,” ujar Habiburokhman.
Sebelumnya, Prabowo dalam pidato kenegaraannya mengingatkan para jenderal TNI-Polri tentang keterlibatan mereka dalam tambang ilegal.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan segan menindak mereka, bahkan jika mereka termasuk orang-orang yang kuat.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
