0
0 Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp 1,77 miliar diberikan kepada 14 sekolah Kristen di Maluku oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Kanwil Kemenag Provinsi Maluku.
Untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran dan sesuai dengan persyaratan, bantuan diberikan dalam dua tahap: Januari–Juni dan Juli–Desember.
“Total bantuan sebesar Rp 1,17 miliar ini diperuntukkan bagi 14 sekolah Kristen yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Pencairannya dilakukan dua tahap, semester I (Januari–Juni) dan semester II (Juli–Desember),” ujar Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kemenag Maluku, Stepanus Tia, dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
Stepanus menyatakan bahwa rencana bertahap ini dibuat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan memastikan bahwa keuntungan akan sampai ke siswa penerima.
“Bantuan tersebut menyasar 719 siswa dari keluarga kurang mampu pada jenjang SD hingga SMA sederajat. Semua dilakukan bertahap agar benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.
Sekolah penerima tersebut adalah SDTK Maluku Tengah, SMPTK Waipia Malteng, SMPTK Suli Malteng, SMPTK Patti MBD, SMPTK Yafila Malteng, SMPTK Hukuanakota SBB, SMPTK Manusa SBB, SMPTK Kadesi Seira, SMPTK Regoha MBD, SMTK TH Arma KKT, SMTK Sola Gratia KKT, SMTK Ambon, SMAK Yamtel Maluku Tenggara, dan SMAK Rumbatu SBB.
Stepanus menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada institusi keagamaan yang diawasi Kemenag.
“PIP ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung mutu pendidikan di sekolah keagamaan, termasuk sekolah Kristen yang berada di bawah naungan Kemenag,” ucap dia.
Ini dilakukan untuk memastikan semua orang memiliki akses ke pendidikan tanpa membedakan mereka berdasarkan latar belakang agama atau lembaga pendidikan mereka.
“Pemerintah memastikan bantuan PIP disalurkan secara adil dan sesuai prosedur. Bukan hanya madrasah, sekolah Kristen juga berhak mendapat manfaat,” ujar dia.
Penyaluran dilakukan melalui rekening sekolah penerima bantuan untuk menjamin akuntabilitas dan memudahkan pengawasan dan evaluasi.
Sementara tahap pertama telah dicabut, tahap kedua telah dimulai sejak April, meskipun sempat terpengaruh oleh efisiensi anggaran.
“Kami pastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan siswa,” kata Stepanus.
