0
0 Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Dharma Kusuma, petani Indramayu yang memiliki utang sebesar 1,4 triliun rupiah di bank umum sangat khawatir.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) “Kabupaten Indramayu dalam Angka 2025” mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan memiliki utang pada bank umum sebesar Rp1.493.558.170.494.
“Di setiap nasi yang terhidang di meja makan rakyat Indonesia, ada kerja petani yang utangnya mencapai triliunan rupiah. Kami mempertanyakan kinerja pemerintah. Jangan hanya berbicara soal swasembada pangan, tapi juga harus fokus pada kesejahteraan petani,” ujar Ketua DEMA IAI Pangeran Dharma Kusuma, Akmal Maulana, Senin (15/9/2025).
Mahasiswa telah menyampaikan masalah tersebut dalam audiensi bersama dengan DPRD dan Pemkab Indramayu. Selain itu, mereka menyerahkan dokumen pendek tentang kebijakan yang mencakup sembilan masalah: Nilai Tukar Petani (NTP), sektor pertanian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), distribusi lahan, alih fungsi lahan, dan akses ke modal.
“Ini adalah bentuk komitmen kami, bahwa kaum muda dan mahasiswa Indramayu turut memperjuangkan kesejahteraan petani,” tambah Akmal.
Akibatnya, Imron Rosadi, Ketua Komisi II DPRD Indramayu, menyatakan bahwa pihaknya akan meminta BPS dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk mempelajari data tersebut lebih lanjut.
“Insya Allah hari Rabu nanti kita akan undang,” ujar dia.
Imron mengatakan dia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan utang petani senilai Rp 1,4 triliun, tetapi dia tidak menampik bahwa petani sebenarnya memiliki utang untuk modal tanam dan biaya operasional, dengan jumlah yang berbeda tergantung pada luas lahan garapan.
“Kalau namanya utang, petani pasti juga punya,” kata Imron.
Ia menduga bahwa petani yang berutang sebagian besar menggarap lahan sewa dan bergantung pada pinjaman untuk bercocok tanam. Jika panen gagal, modal pinjaman itu mungkin tidak dapat dilunasi.
Sebelum mencari solusi bersama, DPRD akan meminta keterangan dari BPS dan DKPP untuk memastikan data tersebut.
“Nanti insya Allah hari Rabu kita rapatkan lagi dengan mengundang BPS dan DKPP,” ujar Imron.
