0
0 Anggaran BGN tahun depan sebesar Rp 268 triliun, kata Dadan Hindayana, kepala BGN.
Pagu indikatif sebelumnya senilai Rp 217,8 triliun menurun menjadi sekitar Rp 50,1 triliun.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/9/2025), dia menyampaikan jumlah tersebut.
“Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, total anggaran tahun 2026 untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 268 triliun. Jadi, meningkat Rp 50 triliun dari pagu indikatif,” kata Dadan dalam siaran pers BGN.
“Jadi pada pagu indikatif kita akan mendapatkan Rp 217.860.184.715.000 menjadi Rp 268 triliun dan ini bertambah kurang lebih Rp 50.139.815.285.000,” sambung dia.
Rincian distribusi: 95% untuk pemenuhan gizi
Dia menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 34,4 triliun untuk penerima manfaat anak sekolah.
Selanjutnya, bantuan pemerintah (banper) sebesar 3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Selain itu, anggaran tambahan dialokasikan untuk belanja pegawai ASN sebesar 3,9 triliun, digitalisasi MBG sebesar 3,1 triliun, dan 280 miliar untuk promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat.
Dan juga menyatakan bahwa BPOM akan memberikan tambahan Rp 700 miliar untuk pengawasan dan pemantauan.
Sementara itu, sebesar 412,5 miliar rupiah akan dialokasikan untuk sistem dan tata kelola yang mencakup penggunaan data status gizi oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dialokasikan sebesar Rp 3,8 triliun untuk mengatur penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, dan pelatihan penjamah makanan untuk setiap SPPG.
Secara klasifikasi, 95,4 persen anggaran, atau sekitar 255,5 triliun rupiah, dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6 persen, atau 12,4 triliun rupiah, dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
Berdasarkan fungsinya, 83,4 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan, dengan total 223,5 triliun rupiah, 9,2 persen untuk kesehatan, dengan total 24,7 triliun rupiah, dan 7,4 persen untuk ekonomi, dengan total 19,7 triliun rupiah.
Dari segi pengeluaran, 97,7% terdiri dari barang, 1,4% terdiri dari pegawai, dan 0,9% terdiri dari modal.
“Jika dikategorikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka 2,9 persen itu operasional, sementara 97,1 persen non-operasional,” pungkas Dadan.
