0
0 Dalam sidang kabinet paripurna yang diadakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Permintaan itu beragam, mulai dari pengembalian dana 13 triliun rupiah dari kasus korupsi minyak sawit hingga penyebaran buku ke sekolah.
Dalam sidang kabinet paripurna yang diadakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Permintaan itu beragam, mulai dari pengembalian dana 13 triliun rupiah dari kasus korupsi minyak sawit hingga penyebaran buku ke sekolah.
Pengeluaran yang berasal dari korupsi untuk LPDP
Permintaan pertama adalah memberikan dana sebesar 13 triliun kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang akan digunakan untuk tujuan penelitian dan beasiswa anak nasional.
Diketahui bahwa kuota LPDP untuk penerima beasiswa pada tahun 2025 hanya 4.000 orang, berkurang dari 8.592 orang pada tahun 2024.
“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo kepada Menkeu dalam sidang kabinet paripurna, Senin.
Sebenarnya, dana senilai Rp 13 triliun itu baru saja diterima oleh negara di Gedung Kejagung pada Senin pagi.
Prabowo langsung menyaksikan penyerahan tersebut dari Kejagung, yang menangani kasus korupsi kelapa sawit mentah atau CPO.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa dana yang seharusnya disita sebesar Rp 17,7 triliun sebenarnya telah disita dari PT Wilmar Group sebesar Rp 13 triliun, sementara perusahaan lain meminta penundaan.
“Hari ini, kami serahkan Rp 13,225 triliun karena yang Rp 4,4 (triliun)-nya diminta Musim Mas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan,” kata Burhanuddin dalam acara.
Keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menetapkan bahwa PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palmoil Lestari melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan PT Wilmar Group harus membayar kompensasi sebesar Rp 11.880.351.801.176,11, atau 11,8 triliun.
PT Musim Mas dihukum membayar kompensasi sebesar Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp 4,89 triliun).
PT Nagamas Palmoil Lestari, anak perusahaan Permata Hijau Group, kemudian membayar uang pengganti senilai Rp 937,558 miliar.
Perbaiki pendidikan
Prabowo menyatakan bahwa dana sebesar 13 triliun itu harus digunakan untuk pembangunan kampung nelayan dan renovasi sekolah.
“Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo.
Selain itu, triliunan uang itu dapat digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan yang dilengkapi dengan infrastruktur modern.
“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
Berbagi buku
Salah satu permintaan lainnya adalah agar Purbaya memberikan buku-buku yang membantu anak-anak belajar menulis untuk dibagikan ke sekolah.
Permintaan ini berasal dari temuan Prabowo selama kunjungan kerjanya ke wilayah di mana ia menemukan banyak siswa yang tidak memiliki biaya dan hanya menghemat kertas.
Oleh karena itu, tulisan siswa dikurangi untuk menghemat.
“Saya juga perhatikan waktu saya keliling saya cek anak-anak kita mungkin karena kurang biaya dia menghemat kertas, dia menulis tulisannya sangat kecil,” ucap Prabowo.
“Menteri Keuangan, kalau perlu Menteri Keuangan, kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah,” imbuh dia.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga diminta untuk meninjau ulang dan mengembalikan pelajaran menulis di sekolah.
Ia khawatir tulisan terlalu kecil akan menyebabkan rabun jauh pada siswa, jadi ia meminta tulisan itu harus besar.
“Yang besar-besar tulisannya. Anak-anak harus dididik nulis besar, saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil ujungnya dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil, tapi mendasar dan saya tergerak,” kata Prabowo.
