0
0 Pemerintah diingatkan oleh Komisi I DPR RI untuk berhati-hati saat mengambil tindakan terkait ancaman pemblokiran Wikipedia karena belum memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Menurut Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, kebijakan yang membatasi akses ke Wikipedia dapat berdampak langsung pada masyarakat.
Karena itu, platform tersebut telah menjadi salah satu sumber pengetahuan terbuka untuk umum.
“Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat,” ujar Dave kepada dilansir Kompas.com, Sabtu (18/4/2026).
“Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” sambungnya.
Meskipun demikian, Dave menegaskan bahwa semua platform digital termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai PSE.
Dia menyatakan bahwa peraturan sangat penting untuk menjamin bahwa tata kelola ruang digital berjalan dengan baik dan melindungi kepentingan masyarakat.
“Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” jelas Dave.
Akibatnya, Komisi I DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menggunakan pendekatan persuasif dan komunikasi dalam penyelesaian masalah tersebut.
Dave mengusulkan agar pemerintah membuka ruang diskusi dengan Wikimedia Foundation untuk mencapai kepatuhan tanpa membatasi kebebasan berbicara di dunia digital.
“Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital,” pungkas Dave.
Sebelumnya, Proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, mengumumkan bahwa jika seseorang tidak mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, layanannya dapat diblokir di Indonesia dalam waktu tujuh hari kerja.
Pengumuman tersebut dipublikasikan pada hari Rabu, 15 April 2026, melalui akun resmi Wikipedia bahasa Indonesia di platform X.
“Situs web Proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, akan diblokir oleh Kemkomdigi dalam waktu 7 hari kerja jika tidak mendaftar sebagai PSE lingkup privat di Indonesia,” demikian pernyataan yang diunggah Wikimedia.
Ini berarti pada Rabu, 22 April 2026, semua layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia dan Wikimedia Commons di Indonesia, akan tidak dapat diakses lagi jika tidak segera mendaftar.
Unggahan tersebut menyatakan bahwa tenggat waktu tujuh hari kerja telah diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk diberlakukan pemblokiran.
Dalam pernyataan sebelumnya, Wikimedia menyinggung aturan PSE yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.
Organisasi tersebut mengevaluasi kemungkinan bahwa kewajiban pendaftaran PSE merupakan bentuk penyensoran di ruang digital.
Sebagai rujukan, Wikimedia turut menyertakan tautan artikel berjudul “Penyensoran internet di Indonesia” di situs Wikipedia.
Wikimedia Foundation mengeluarkan pengumuman ini sebagai tanggapan atas deadline yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada Rabu, 15 April 2026, yang meminta agar Wikimedia Foundation segera mendaftar sebagai PSE lingkup privat.
Menurut Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin tata kelola ruang digital yang adil dan teratur untuk seluruh platform.
Sejak pemberitahuan awal pada 14 November 2025, pemerintah bahkan telah memberikan perpanjangan waktu, kata Alex.
Namun, Kemkomdigi menetapkan tenggat waktu tujuh hari kerja karena proses pendaftaran belum juga selesai hingga saat ini.
“Dalam perpanjangan waktu terakhir, yaitu 7 hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Dirjen Alex dalam siaran pers, dikutip KompasTekno dari situs resmi Komdigi.
“Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” ujarnya.
