0
0 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kementerian Hukum (Kemenkum). Pendirian mereka dijadwalkan pada 21 Juli mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 80.068 KDMP dan KKMP telah melebihi target 80.000 unit, kata Dirjen AHU Widodo.
“Jumlah yang melampaui target ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun 80.068 fondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” kata Widodo dalam keterangan resmi, Jumat (18/7/2025).
Dia menjelaskan bahwa dari 80.068 KDMP/KKMP yang sudah disahkan, 71.397 unit KDMP baru dan 8.486 unit KKMP baru didirikan.
Selanjutnya, koperasi lama yang direvitalisasi menjadi KDMP sejumlah 141 unit dan KKMP sejumlah 44 unit.
“Jumlah tersebut terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” kata dia.
Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 mendukung pengesahan KDMP/KKMP yang telah melampaui target tersebut.
Peraturan baru ini secara resmi menggantikan Permenkum Nomor 14 Tahun 2019, karena peraturan sebelumnya dianggap tidak memenuhi kebutuhan untuk mempercepat program strategis ini.
Menurut Widodo, Permenkum baru memberikan kemudahan untuk mendirikan KDMP/KKMP.
Pertama, jenis koperasi baru yang diakui secara hukum sebagai KDMP/KKMP diakui sebagai jenis koperasi yang dapat didaftarkan melalui sistem.
Kedua, penyederhanaan penamaan. Untuk Koperasi Merah Putih, nama tidak perlu terdiri dari tiga kata setelah frasa “jenis koperasi”. Nama seperti “Koperasi Desa Merah Putih Karangroto” dapat langsung digunakan.
“Terakhir, proses digital terpadu dengan seluruh proses mulai dari pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) pengesahan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di laman ahu.go.id,” kata dia.
Widodo mengumumkan pengesahan 80.068 koperasi Merah Putih melalui sistem AHU Online ini sebagai hasil dari kematangan dan kemudahan penggunaan sistem tersebut.
“Ini adalah perwujudan nyata dari jiwa koperasi yang disampaikan Bung Hatta, yaitu menumbuhkan kebersamaan untuk mengangkat derajat bersama. Ditjen AHU bangga dapat menjadi fasilitator utama dari sisi legalitas untuk sebuah gerakan sebesar ini,” kata Widodo.
Dilaporkan bahwa pemerintah akan memulai Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025. Program yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kemandirian desa di tengah arus globalisasi.
Tujuan Kopdes Merah Putih adalah untuk meningkatkan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tukar petani, dan meningkatkan inklusi keuangan desa.
Kopdes Merah Putih dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi masalah ekonomi di pedesaan, menurut Menkop Budi Arie Setiadi.
“Koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen, supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” tegasnya, dikutip dari setkab.go.id, Jumat (7/3/2025).
