0
0 Seiring dengan pergeseran hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, spekulasi tentang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali muncul.
Prabowo tampaknya mendekatkan diri ke PDI-P dengan bercanda dengan pemimpin PDI-P seperti Puan Maharani, Ketua DPP, dan Bambang Wuryanto.
Misalnya, Prabowo menyatakan saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025 lalu bahwa Partai Gerindra yang dia pimpin memiliki hubungan kakak-adik dengan PDI-P.
“Ini sebenarnya PDI-P sama Gerindra ini kakak-adik. Tapi benar kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi enggak boleh koalisi satu,” kata Prabowo.
Elite Partai Gerindra juga menunjukkan tanda-tanda kedekatan, seperti ketika Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, dan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), mengunjungi rumah Megawati.
Berita bahwa Prabowo telah memberikan amnesti kepada mantan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, memicu pertemuan itu.
Apakah akan ada penyesuaian?
Namun, berdasarkan pernyataan beberapa menteri Prabowo, sinyal bahwa akan ada reshuffle belum begitu jelas.
Sebagai contoh, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa Prabowo tidak akan melakukan reshuffle karena dia masih puas dengan kinerja menterinya.
“Beliau senang, dan happy dengan kinerja menteri-menterinya,” ucap Widiyanti usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025) kemarin.
Elite Partai Gerindra juga menunjukkan tanda-tanda kedekatan, seperti ketika Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, dan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), mengunjungi rumah Megawati.
Berita bahwa Prabowo telah memberikan amnesti kepada mantan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, memicu pertemuan itu.
“Tadi iya. Tanya Pak anu lah, tanya Pak Hasan. Saya kan orang partainya. Tanya saja beliau ya,” kata Zulkifli.
Saat itu, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Demokrat dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, mengizinkan wartawan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Prabowo.
AHY tidak ingin berbicara banyak tentang reshuffle karena itu keputusan presiden.
PDI-P yang mengimbangi
Sebaliknya, sebagai satu-satunya partai politik di parlemen yang belum menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo, PDI-P juga memutuskan untuk tidak bergabung dengan pemerintah.
Pada Kongres VI PDI-P yang diadakan pada hari Sabtu, 2 Agustus 2025, Megawati menyatakan bahwa PDI-P akan menjadi partai penyeimbang, yang berarti tidak akan menjadi oposisi atau bergabung ke koalisi pemerintah.
“PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.
Menurut Hendrawan Supratikno, politikus PDI-P, PDI-P akan mendukung kebijakan yang mendukung keadilan dan rakyat.
Namun, PDI-P juga siap memberikan masukan yang kritis dan konstruktif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tepat dan berhasil.
PDI-P, sebagai partai penyeimbang, berkomitmen untuk membangun ekonomi nasional yang kuat, demokrasi yang baik, dan bebas korupsi.
Hendrawan menyatakan bahwa PDI-P mengambil posisi sebagai penyeimbang bukan untuk mencari kekuasaan dalam politik transaksional.
“Jadi peran yang dimainkan adalah peran fungsional-transformasional,” ujar Hendrawan.
Diterima dengan baik
Partai-partai yang mendukung pemerintah menyambut baik keputusan Megawati untuk mengubah PDI-P menjadi partai penyeimbang.
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, ketua Harian Partai Gerindra, posisi tersebut diperlukan agar pemerintahan dapat beroperasi dengan baik dan mencapai tujuannya.
Menurut Dasco, sebagai pengawas, PDI-P dapat membantu jalannya pemerintahan dengan memberikan kritik dan saran.
“Pemerintah itu bukan hanya membutuhkan dari PDI-P. Tapi juga dari partai-partai koalisi tentunya memberikan masukan-masukan apabila kemudian ada program-program pemerintah yang belum maksimal,” jelas Dasco.
Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), mengucapkan terima kasih atas keputusan PDI-P untuk menyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo.
Eddy menyatakan bahwa PAN pernah berada dalam posisi serupa saat tidak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, tidak bertindak sebagai lawan.
“Yang baik kita dukung sepenuhnya dan yang sekiranya belum, ya tentu berikan kritik yang konstruktif, korektif ya, supaya kita bisa bersama-sama membenahinya,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Eddy juga menyatakan bahwa dia tidak akan mempermasalahkan jika PDI-P pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia menyatakan bahwa kerja sama antara partai politik sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Pekerjaan dan tugas kenegaraan besar sekali. Pertumbuhan ekonomi 8 persen itu bisa dicapai kalau kita semuanya bekerja sama. Jadi semakin banyak yang ikut memikul beban berat ini, ya tentu saya kira akan semakin meringankan,” ujar Eddy.
