0
0 Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penggunaan tambang ilegal di Indonesia menyebabkan kerugian negara yang signifikan, setidaknya Rp 300 triliun.
Di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dia menyampaikan pernyataan ini.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo di Ruang Rapat Paripurna.
Prabowo menyatakan bahwa dia menerima laporan tentang 1.063 tambang ilegal di seluruh Indonesia.
Karena tidak mematuhi aturan yang berlaku, tambang-tambang tersebut dianggap merugikan negara.
“Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo.
Ia meminta bantuan dari MPR, DPR, dan semua partai politik untuk menghentikan penambangan ilegal.
Presiden menyatakan bahwa anggota partai politik yang terlibat dapat melaporkan diri sebagai kolaborator hukum.
“Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” tegasnya.
Selain itu, Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyoroti praktik bisnis manipulatif yang merugikan rakyat, seperti tambang ilegal, penyelundupan, narkoba, dan judi online.
Puan, sebagian kecil masyarakat justru mengeksploitasi sumber daya alam dan orang-orang yang seharusnya menghasilkan kesejahteraan.
“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban,” ujar Puan.
Ia menggunakan istilah “serakahnomics”, yang kerap digunakan Prabowo untuk menggambarkan tindakan buruk yang merusak unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Puan menekankan bahwa keadilan sosial dan perubahan ekonomi yang nyata diperlukan, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Dia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh bangsa.
“Dengan kebersamaan dan tekad bulat, kita yakin mampu memperkuat pondasi nasional demi Indonesia yang adil, maju, dan berdaulat,” ujarnya.
