0
0 Peringatan keras kepada para menteri dan wakil menteri terjadi selama seratus hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa setiap orang harus mematuhi pakta integritas, dan tidak boleh ada yang “ndableg” atau bandel. Bahkan di forum besar seperti Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (5/2/2025), pesan itu disampaikan berulang kali.
Pada saat itu, Prabowo menyatakan bahwa dia akan menindak siapa pun yang menyimpang dari jalan pemerintahan bersih. Namun, pada hari ke-300, publik diguncang oleh operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel.
Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merusak reputasi kabinet dan kredibilitas peringatan Presiden.
Pertanyaan lain muncul: mengapa pejabat masih berani mengambil risiko melawan arus setelah 200 hari peringatan tambahan? Kasus Noel menunjukkan perbedaan antara praktik dan retorika.
Sebagian pejabat menganggap teguran yang seharusnya berfungsi sebagai rambu sekadar seremonial. Tetap tenang di panggung, tetap bebas di lapangan.
Inilah masalah utama yang membuat peringatan Presiden tidak cukup menakutkan bagi masyarakat umum. Beberapa orang bahkan menganggap peringatan itu sebagai retorika politik daripada alat penegakan hukum.
Strategi tindakan
Sekarang, reshuffle kabinet menjadi tantangan nyata. Apakah Prabowo hanya akan mengganti Noel untuk menenangkan publik atau memperkuat komitmen dalam hubungan ini? Publik akan melihat penggantian seseorang sebagai tindakan kosmetik.
Publik akan melihat penggantian seseorang sebagai tindakan kosmetik. Namun, pemulihan yang konsisten dan tegas dapat berfungsi sebagai pengumuman moral bahwa masa peringatan telah berakhir dan sekarang waktunya untuk tindakan nyata.
Di sini, presiden menghadapi ujian. Akankah ia berani mengganti menteri yang tidak sejalan dari partai besar, atau akan memprioritaskan keseimbangan politik daripada integritas? Semua menteri harus menandatangani pakta integritas sebelum dilantik, seperti yang diingatkan oleh Sufmi Dasco Ahmad, ketua Harian Partai Gerindra.
Pernyataan Prabowo di acara Nahdlatul Ulama itu jelas, menurut Dasco, karena Prabowo secara terbuka meminta para menterinya untuk melakukan evaluasi internal di kementerian mereka.
“Saya pikir, kan, Pak Prabowo itu orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning (peringatan) kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” tutur Dasco kala itu.
Reshuffle dapat digunakan untuk menegaskan kembali komitmen jika digunakan sebagai dasar evaluasi.
Selain hukum, kinerja juga penting. Kampanye Astacita mengharapkan peningkatan dalam bidang pangan, energi, dan kesehatan.
Kabinet akan bertanggung jawab atas menteri yang tidak memenuhi tujuan atau justru menjadi kontroversi publik.
Reshuffle juga dapat menjadi teguran keras bahwa jabatan menteri adalah amanah rakyat, bukan hak milik. Risiko lainnya adalah menteri yang terlalu sibuk dengan agenda partai sehingga mereka tidak dapat mengimbangi tugas presiden.
Momentum untuk bersatu
Noel OTT membuka ruang untuk bersatu dalam kekuatan. Potensi “menteri ornamental” selalu ada dalam kabinet yang penuh. Tidak ada kontribusi, tetapi ada karena jatah politik. Reshuffle memberi peluang untuk menggeser kursi yang hanya menjadi beban citra.
Dengan memasukkan tokoh-tokoh nonpartai atau tokoh sipil independen, bahkan lebih berani bisa dilakukan.
Kabinet sekarang didukung oleh profesionalisme, bukan hanya perselisihan kekuasaan. Reshuffle simbolik adalah opsi tambahan.
Mengganti satu menteri populer yang kontroversial, mungkin lebih mengejutkan daripada mengganti lima kursi teknis. Strategi ini menekankan bahwa kesetiaan dan kejujuran lebih penting daripada popularitas seseorang.
Presiden lain di masa lalu pernah mengambil langkah ini untuk menunjukkan ketegasan, meskipun ini berisiko menimbulkan konflik internal.
Dalam situasi apa pun, evaluasi reshuffle akan didasarkan pada pesan politik yang dibawa, bukan hanya jumlah kursi yang berubah.
Jika reshuffle kabinet dikemas sebagai upaya membersihkan kabinet, Prabowo akan dianggap sesuai dengan janji integritasnya.
Kepercayaan publik dapat hilang jika reshuffle hanya dianggap sebagai upaya untuk meredam ketegangan.
Ternyata, dua ratus hari tambahan setelah peringatan tidak cukup untuk menghentikan pelanggaran.
Seperti yang ditunjukkan oleh OTT Noel, masih ada pejabat yang merasa aman beroperasi di zona abu-abu. Saat ini, Prabowo menggunakan ironi.
Jika 100 hari diisi dengan peringatan dan 300 hari diisi dengan pelanggaran, fase penegasan harus berlangsung selama 500 hari berikutnya.
Tidak mungkin pemerintahan ini terus hidup dalam paradoks antara realitas dan retorika. Publik menuntut tindakan teratur. Prabowo memiliki kesempatan untuk menjadikan reshuffle sebagai tonggak perubahan daripada hanya perombakan.
Jika itu berhasil, reshuffle akan dicatat sebagai pergantian jabatan dan perubahan kepemimpinan pemerintah.
Sejarah hanya mengingat apakah seorang presiden benar-benar bertindak, bukan jumlah peringatan yang diberikannya.
