Dalam demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal pada Senin, 8 September 2025, setidaknya 19 orang tewas dan lebih dari 100 orang lainnya terluka.
Kerusuhan ini disebut sebagai salah satu yang terburuk yang pernah terjadi di Nepal dalam beberapa dekade terakhir. Polisi Kathmandu menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan orang-orang yang mencoba melewati gedung parlemen.
Pemerintah memutuskan untuk memblokir sejumlah media sosial, termasuk Facebook, serta kekecewaan mendalam terhadap banyaknya praktik korupsi, yang mendorong aksi ini.
Massa Gen Z Nepal Berangkat
Sebagian besar peserta demonstrasi adalah remaja, yang menyebut aksi tersebut sebagai “protes Gen Z”.
Ribuan siswa turun ke jalan dengan bendera bertuliskan, “Shut down corruption and not social media”, “Unban social media”, dan “Youth against corruption.”
“Ini adalah protes generasi baru di Nepal,” ujar salah satu demonstran kepada ANI, dikutip dari Reuters, Selasa (9/9/2025).
Bahkan, massa yang marah melemparkan benda-benda ke arah barisan polisi antihuru-hara dan membakar sebuah ambulans.
Polisi Bubarkan Demonstran dengan Peluru Karet
Seorang demonstran menyatakan bahwa aparat mengambil tindakan represif.
“Polisi menembak secara membabi buta. (Mereka) menembakkan peluru yang meleset dari saya tapi mengenai teman yang berdiri di belakang saya. Dia tertembak di tangan,” katanya.
Lebih dari 100 orang, termasuk 28 anggota polisi, dirawat di rumah sakit akibat bentrokan, menurut kepolisian Nepal.

Seorang pejabat kepolisian, Shekhar Khanal, mengatakan bahwa sejumlah pengunjuk rasa membawa korban luka ke rumah sakit dengan sepeda motor.
Juru bicara Kantor Distrik Kathmandu, Muktiram Rijal, menyatakan bahwa polisi diberi perintah untuk menggunakan meriam air, tongkat, dan bahkan peluru karet.
Selain itu, tentaranya dikirim untuk meningkatkan pengamanan di sekitar parlemen.
Dua Orang Meninggal Dalam Demonstrasi Nepal di Itahari
Aksi serupa terjadi di banyak kota lain seperti Biratnagar, Bharatpur, dan Pokhara, serta di ibu kota Kathmandu.
Di Itahari, bagian timur Nepal, terjadi bentrokan yang menewaskan dua orang.
Menteri Dalam Negeri Nepal Berhenti
Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri sebagai akibat dari kekerasan yang membunuh banyak orang.
Seorang menteri lain, yang enggan disebutkan namanya kepada Reuters, menyatakan bahwa ia mengundurkan diri sebagai bentuk “tanggung jawab moral” atas peristiwa tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri KP Sharma Oli segera menyelenggarakan rapat kabinet darurat untuk membahas perkembangan terbaru.
Human Rights Watch: Pertimbangkan Tidak Hanya dari Pandangan Keamanan
Human Rights Watch mengatakan pemerintah Nepal seharusnya tidak melihat aksi ini hanya dari sudut pandang keamanan.
“Cara-cara tanpa kekerasan seharusnya digunakan sebelum menggunakan kekuatan. Penggunaan kekuatan hanya pantas dilakukan jika langkah lain untuk mengatasi ancaman nyata terbukti tidak efektif,” tulis HRW dalam pernyataannya.
HRW menekankan bahwa demonstrasi ini merupakan bagian dari kemarahan publik terhadap korupsi, nepotisme, dan tata kelola yang buruk.
Pemicu Aksi: Penghentian Penggunaan Media Sosial
Pekan lalu, pemerintah Nepal mengambil keputusan untuk memblokir sejumlah platform media sosial. Karena platform tidak dimiliki oleh otoritas resmi dan sering disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita palsu, dan penipuan, alasan ini diberikan.
Namun, publik, terutama generasi muda, menjadi marah karena langkah ini. Saat ini, sekitar 90% dari 30 juta orang Nepal terhubung ke internet, dan pemblokiran media sosial dianggap sebagai penghalang kebebasan berekspresi.
Background Politik Nepal
Sejak monarki dihapus pada tahun 2008, negara ini sering mengalami ketidakstabilan politik.
Sejak itu, empat belas pemerintahan telah berganti, dan tidak satu pun dari mereka berhasil menjalankan masa jabatan lima tahun penuh. Tahun lalu, Oli, yang kini berusia 73 tahun, dilantik kembali untuk periode keempatnya sebagai perdana menteri.
Pemerintah Nepal Menghadapi Tantangan Besar
Meskipun pemerintah menyatakan bahwa ekonomi Nepal sedang dalam proses pemulihan, masyarakat menganggap pemerintah tidak berhasil mengurangi korupsi dan menciptakan lapangan kerja.
Setiap tahun, ribuan pemuda Nepal memilih untuk kuliah atau bekerja di luar negeri.
Menurut mantan sekretaris keuangan Rameshwore Khanal, kemarahan publik saat ini tidak hanya terkait dengan lapangan kerja, tetapi juga tentang ketidakpuasan terhadap penunjukan pejabat dan upaya pemerintah untuk menghilangkan korupsi.






