Dilaporkan bahwa saat ini pemerintah telah memulai proses pembangunan hunian sementara atau huntara sebanyak 70 unit untuk para korban terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, ungkap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Nantinya, sejumlah unit huntara ini bakal diserahkan kepada para korban bencana Sumatera di wilayah tersebut yang berjumlah sebanyak 350 keluarga.
“Ada 2 lokasi di Desa Meunasah Bie dan satu lokasi di Desa Manyang Lancok dibangun 70 hunian sementara untuk 350 keluarga,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Banda Aceh, hari Sabtu, 20 Desember 2025, dalam kanal YouTube milik BNPB, dilansir dari Tempo.co.

Mengutip Tempo.co, Abdul mengungkapkan bahwa puluhan unit huntara ini didirikan oleh pemerintah di sebuah lahan dengan luas yang mencapai 1,66 hektare.
Rencananya, huntara ini bakal didirikan oleh pemerintah di tiga titik yang berbeda, yakni dua titik di Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, serta satu di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu.
Dikabarkan bahwa untuk dua titik yang berlokasi di Desa Meunasah Bie bakal didirikan sebanyak 34 huntara untuk 170 keluarga di lahan yang memiliki luas 3.500 meter persegi.
Sementara satu titik lainnya di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, bakal didirikan sebanyak 36 unit huntara untuk 180 keluarga di lahan yang memiliki luas 9.500 meter persegi.
Untuk pembangunan puluhan huntara di sejumlah titik tersebut, Abdul menyampaikan bahwa prosesnya diawali dengan pembersihan lahan, yang mana nantinya pembangunan huntara bakal dikerjakan oleh pihak TNI.
Dinukil dari Tempo.co, Abdul menyatakan bahwa selain di sejumlah titik di wilayah tersebut, pemerintah juga telah memulai proses pembangunan huntara sebanyak 12 unit di Desa Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie.
“Begitu juga di kabupaten kota terdampak bencana lainnya di Aceh, seperti Kabupaten Gayo Lues, mengusulkan lahan untuk huntara seluas lima hektare di 13 titik, Kabupaten Aceh Tengah juga 13 titik, dan Kabupaten Aceh Tamiang satu titik,” kata Abdul, dalam laman Tempo.co.





