0
0 Presiden Prabowo Subianto memangkas harga pupuk subsidi hingga 20% di tengah krisis global, kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Amran menyatakan bahwa kebijakan itu dibuat untuk memastikan produksi makanan nasional tetap berjalan.
Sebelum peran di Asia Barat (Timur Tengah) meletus, Prabowo menurunkan harga pupuk subsidi, yang mengganggu pasokan urea di pasar global.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan,” kata Amran sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (5/5/2026).
Amran mengatakan bahwa kebijakan itu menunjukkan kemampuan presiden untuk memahami dinamika dunia, termasuk masalah pupuk.
Rantai pasokan urea dari negara-negara Teluk di Asia Barat terputus selama perang, menyebabkan banyak negara mengalami krisis pupuk.
“Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Amran.
Untuk pupuk subsidi, diskon dua puluh persen diberlakukan sejak tahun 2025. Dengan volume 9,8 juta ton dan nilai Rp 46,87 triliun, diskon ini terus berlanjut.
Amran menyatakan bahwa kebijakan pupuk subsidi yang didiskon muncul di tengah ketidakpastian geopolitik.
Saat ini, Selat Hormuz ditutup sebagai akibat dari perang Asia Barat antara Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran yang berakhir pada 28 Februari lalu.
Semua orang tahu bahwa air itu adalah jalur distribusi, seperti perdagangan pupuk global. Pada saat yang sama, China memutuskan untuk menghentikan ekspor pupuk nitrogen utamanya.
Akibatnya, harga urea di pasar global menukik tajam hingga 40%. Harga saat ini berada di level 585 USD/ton, menurut Data Trading Economics.
Pada 15 April, harga urea sempat mencapai titik tertingginya di 720 USD per ton sejak perang berakhir.
Saat ini, banyak negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor urea menghadapi bahaya krisis pangan, kata Amran.
Pemerintah memangkas harga pupuk dan rantai distribusi yang panjang, yang selama ini menyulitkan petani untuk mendapatkan produk tersebut.
Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden untuk menghapus 145 regulasi pupuk untuk meningkatkan efisiensi rantai distribusi.
