0
0 Area pagar laut di Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dilihat oleh Dedi Mulyadi, gubernur terpilih Jawa Barat.
Dia melakukan kunjungan ini setelah meminta pagar laut dibongkar. Sebagai akibatnya, ketika PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) membangun pagar laut, perusahaan tersebut tidak menerima izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut pantauan Kompas.com, Dedi tiba di Kampung Paljaya sekitar pukul 13.30 WIB dan disambut langsung oleh Hermansyah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, bersama dengan anggota staf yang telah tiba sebelumnya.
Setelah itu, Dedi dan Hermansyah dengan cepat menaiki perahu menuju area pagar laut, yang berjarak lima kilometer.
Ketahuilah bahwa PT TPRN dan DKP Jawa Barat telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk menata ulang kawasan TPI Paljaya menjadi Satuan Pelayanan (Satpel) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya, yang memiliki luas 7,4 hektar.
PT TRPN menginvestasikan sekitar 200 miliar rupiah dalam proyek penataan ulang ini, yang direncanakan akan mencakup pembangunan alur pelabuhan sepanjang lima kilometer dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter.
Penataan ulang wilayah TPI Paljaya diharapkan selesai pada tahun 2028.
Namun, KKP menyegel pagar laut atau pembangunan alur pelabuhan PT TRPN baru-baru ini.
Ini disebabkan oleh fakta bahwa proyek tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
PT TRPN mengatakan bahwa tindakan KKP menyegel pagar laut itu tidak bijaksana. Ini karena proyek ini dianggap legal karena dimulai dengan kerjasama dengan DKP Jawa Barat.
