0
0 Pada hari Rabu, pemerintah Republik Demokrasi Kongo, mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa lebih dari 120 orang tewas akibat banjir parah yang melanda ibukota Kongo, Kinshasa. Dalam pernyataan tersebut menyatakan bahwa curah hujan dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga hari Selasa.
Dilansir dari edition.cnn.com, Jean-Michel Sama Lukonde yang merupakan seorang Perdana Menteri Kongo, pada Selasa malam, memimpin pertemuan krisis dengan beberapa pejabat lokal dan polisi, sesuai dengan pernyataan pada hari Rabu. Tiga hari berduka nasional telah diumumkan “menyusul hilangnya nyawa manusia yang sangat besar.”
Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa pemerintah akan menanggung seluruh biaya pemakaman bagi mereka yang meninggal. Menteri Kesehatan, Jean-Jacques Mbungani Mbanda berkata bahwa kementerian telah menghitung 141 orang tewas, namun, jumlah tersebut perlu diperiksa silang dengan departemen lain.
“Di Jalan Nasional 1, ada lubang besar. Hanya pejalan kaki yang bisa lewat. Kami tidak mengerti bagaimana air memotong jalan,” menurut pernyataan dari Gabriel Mbikolo, seorang warga setempat. Kinshasa awalnya merupakan sebuah desa nelayan di tepi sungai Kongo dan telah brkembang menjadi salah satu kota besar di Afrika dengan populasi sekitar 15 juta jiwa.
Urbanisasi yang tidak diatur dengan baik membuat kota ini semakin rentan terhadap banjir bandang setelah hujan lebat, yang sering terjadi akibat perubahan iklim. Pada tahun 2019, setidaknya sekitar 39 orang tewas di Kinshasa akibat hujan deras yang membanjiri distrik dataran rendah dan beberapa bangunan serta jalanan runtuh.
Selain rusaknya infrastruktur, setiap banjir melanda dapat memberikan kerugian pada rumah tangga sebesar 18,7 miliar rupiah akibat gangguan transportasi berskala besar, menurut makalah Bank Dunia tahun 2020.
Dilansir dari dw.com, saat dilaksanakannya KTT AS-Afrika pada hari Selasa di Washington, Presiden Kongo, Felix Tshisekedi, berkata bahwa perubahan iklim merupakan penyebab utama di balik banjir mematikan di Kinshasa. “Kongo berada di bawah tekanan tetapi sayangnya, tidak cukup didengar atau didukung,” ujarnya kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken.
Felix Tshisekedi menambahkan bahwa “dukungan harus datang dari negara-negara yang mencemari dan sayangnya memicu konsekuensi berbahaya di negara kita yang tidak memiliki sarana untuk melindungi diri mereka sendiri.”
