0
0 Pada hari Selasa, Presiden Tsai Ing-wen memberikan pernyataan pada saat konferensi pers di Taipei, mengatakan bahwa Taiwan akan memperpanjang masa wajib militer bagi seluruh pria yang telah memenuhi syarat dari empat bulan menjadi satu tahun di tengah meningkatnya ancaman dari China.
Dilansir dari edition.cnn.com, empat bulan pelatihan wajib militer “tidak lagi sesuai dengan kebutuhan” pertahanan Taiwan, menurut Presiden Tsai Ing-wen, serta menambahkan bahwa meskipun memperpanjang masa dinas merupakan “keputusan yang sulit,” tetapi hal tersebut diperlukan untuk menjaga cara hidup demokratis pulau itu.
Presiden Tsai Ing-wen mengatakan bahwa “tidak ada yang menginginkan perang. Pemerintah Taiwan dan rakyatnya tidak menginginkannya, begitu pula komunitas internasional tidak menginginkannya. Tetapi perdamaian tidak jatuh dari langit.”
“Kita perlu secara aktif mempersiapkan perang untuk mencegah perang, dan kita harus mampu berperang untuk menghentikan perang,” tambahnya. Periode wajib milter yang baru akan diterapkan pada awal 2024, dan berlaku bagi pria yang lahir setelah tahun 2005.
Hal tersebut menandai perubahan haluan bagi Taiwan, negara demokrasi dengan pemerintahan sendiri yang memiliki 23,5 juta penduduk, yang telah mempersingkat wajib militer dari satu tahun menjadi empat bulan baru-baru ini pada tahun 2018.
Perubahan ini terjadi ketika China semakin menegaskan klaim teritorialnya atas Taiwan, yang tidak pernah dikendalikan oleh Partai Komunis China yang berkuasa di Beijing, termasuk dengan pengiriman 47 pesawat terbang melewati garis median Selat Taiwan pada hari Minggu.
Kementerian Pertahanan Taiwan, seluruh kegiatan wajib militer di bawah sistem baru ini, diharuskan untuk menjalani delapan minggu pelatihan dasar militer, sebelum 44 minggu pelatihan darat.
Gaji bulanan pada saat wajib militer juga dinaikkan, dari sekitar Rp 3 juta menjadi sekitar Rp 10,2 juta per bulan, menurut Tsai.
Tsai menyampaikan bahwa “menjaga perdamaian bergantung pada pertahanan nasional, dan pertahanan nasional bergantung pada setiap warga negara.”
Seorang juru bicara Gedung Putih menyambut baik pengumuman Taiwan dalam sebuah pernyataan, dengan mengatakan bahwa hal tersebut menggarisbawahi “komitmen Taiwan terhadap pertahanan diri dan memperkuat pencegahan.”
