0
0 Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setia mengumumkan bahwa Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan telah hadir di Pondok Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024).
Ketua Umum Projo hadir di dalam pertemuan pembekalan calon menteri mengatakan bahwa tidak ada kader Partai Demokrasi Indonesia atau (PDIP).
“Ada, ada (Pak BG). Enggak ada (dari PDIP) hanya Pak Budi Gunawan aja tadi,” ujar Budi Arie di Hambalang usai pembekalan.
Budi Gunawan terlihat memasuki markas Prabowo di Hambalang pada Rabu pagi. Hal itu dibenarkan oleh Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Letkol G. Borlak.
Dalam berbagai kesempatan Prabowo memanggil calon menteri, calon wakil menteri, serta bakal pejabat lainnya ke jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sebanyak 49 orang dipanggil pada Senin (14/10/2024). Dalam dua kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra menerima 59 orang.
Pada dua kesempatan tersebut Budi Gunawan tidak hadir di Kertanegara. 59 calon menteri diundang ke Hambalang untuk mendapatkan pembekalan mengenai berbagai topik, mulai dari geopolitik strategis hingga isu ekonomi.
Budi Gunawan dekat dengan Megawati Soekarnoputri, pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ia pernah menjadi penasihat pada masa Presiden Megawati. Nama Budi sebelumnya disebut-sebut kemungkinan akan dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto pada acara pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada Minggu, (20/10/2024).
Kader PDIP yang sebelumnya berpeluang masuk kabinet adalah Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengirimkan surat tertanggal 10 Oktober 2024 kepada Ketua DPR perihal permintaan pertimbangan pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Surat itu mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 UU no. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Dalam salinan dokumen permohonan pertimbangan pergantian dan pengangkatan Kepala BIN yang dilihat Tempo, Jokowi mengusulkan nama Muhammad Herindra ke DPR. “Guna mendapatkan pertimbangan DPR RI, yang selanjutnya akan ditetapkan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden,” bunyi surat yang ditandatangani Presiden Jokowi.
Koordinator Stad Khusus Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi sudah membahas pemecatan Budi Gunawan dengan Prabowo sebagai Kepala Intelijen Negara.
