0
0 Syamsudin, selaku auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Tessa Mahardhika, selaku Juru bicara KPK, mengungkapkan bahwa Syamsudin merupakan auditor utama pada Auditor Keuangan Negara (AKN) IV BPK.
Tessa mengatakan dalam sebuah keterangan resmi pada hari Selasa, 29 Oktober 2024, bahwa saksi tengah dilakukan pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih.
Dilansir dari metro.tempo.co, Tessa menjelaskan bahwa Syamsuddin diperiksa terkait kasus dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementerian Pertanian. “Saksi didalami terkait dengan fakta persidangan terkait opini WTP (wajar tanpa pengecualian) Kementrian Pertanian.”
Pada awalnya, KPK telah memulai penyidikan kasus dugaan TPPU terhadap SYL. Penyidikan tersebut adalah pengembangan terhadap kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah menjerat SYL.
SYL terbukti secara sah bahwa dirinya telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang mencapai Rp 44,2 miliar serta USD 30 ribu, dalam kasus korupsi di Kementan. Diketahui bahwa uang tersebut digunakannya untuk kebutuhan pribadi beserta keluarga.
Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani hukuman terkait kasus korupsi di Kementan. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta meningkatkan hukumannya menjadi pidana 12 tahun penjara. Yang di mana sebelumnya ia divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selain pidana badan, PT Jakarta juga memberikan hukuman kepada SYL untuk membayar denda Rp 500 subsider kurungan 4 bulan.
Syahrul Yasin Limpo diketahui juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan uang senilai USD 30 ribu sesuai dengan tuntutan Jaksa KPK.
Adapun alasan hakim Pengadilan Tinggi memperberat putusan SYL dikarenakan menilai putusan pada pengadilan tingkat pertama yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Apalagi SYL merupakan seorang pejabat negara yang seharusnya dapat memberikan contoh dalam penyelengggaraan negara.
