0
0 Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan badan pengelola investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari Kamis (7/11/2024).
Acara peresmian akan dilaksanakan di Kantor Danantara, gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Jalan Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.
“Hadir tanggal (7/11/2024) Di kantor Danantara,”ujar Wakil Direktur Investasi BP Danantara Kaharudin Djenod Daeng Menyambeang di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Ia mengatakan, pihaknya masih menyusun rancangan untuk BP Danantara, Begitu pula dengan perubahan Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara.
“Ya, semuanya sedang berjalan, beberapa peraturan, peraturan pemerintah dan lainnya akan di revisi,”ujarnya.
Sebelum dikabarkan Danantara akan menjadi seperti Temasek.
Temasek adalah agen investasi global yang berkantor pusat di Singapura.
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagota Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan pihaknya akan mengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu,” kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).
Mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengatakan, otoritas tersebut fokus pada pengelolaan investasi dan berbeda dengan amanah dan fungsi Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN).
Dana tersebut akan lebih besar dari kekayaan negara Indonesia, Otoritas Investasi Indonesia (INA).
Namun kewenangan tersebut harus ditetapkan dengan Undang-Undang (UU).
“Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan,” ungkap Muliaman.
Ia mengatakan, ke depan seluruh aset milik negara yang tersebar akan dikelola oleh BP Investasi Danantara.
Oleh karena itu, pihaknya akan banyak berdiskusi terlebih dahulu dengan kementerian yang bertanggung jawab.
“Pemanfaatan dan pengelolaanya, nanti akan banyak pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait seperti apa kebijakan investasi nasional yang akan diambil,”ujarnya.
Sebagai langkah awal, Muliaman akan mempersiapkan terlebih dahulu lembaga ini.
Meski berniat menyelesaikan pendirian lembaga ini secepatnya, namun ia tidak bisa menjanjikan akan selesai pada akhir tahun ini.
Menurut dia, yang jelas biaya operasional lembaga ini dianggarkan dalam APBN 2025.
“Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA),” ucap Muliaman.
