Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (Wamendagri) memastikan 14 pejabat daerah saat ini akan diganti.
Hal itu diungkapkannya saat rapat dengan Komisi II DPR RI, pada hari Senin (11/11/2024), yang juga mengundang sejumlah kepada daerah untuk membahas persiapan Pilkada serentak 2024.
Hal ini dilakukan, perubahan itu bukan bersifat politis menjelang pemilu serentak 2024, melainkan untuk mengakhiri masa jabatan dan melakukan “evaluasi”.
“Pengakuan pasti berkaitan dengan kinerja,”ujar Bima.
Evaluasi kinerja disebut dilakukan oleh otoritas pengawas kementerian, dan kementerian disebut selalu melakukan evaluasi secara berkala.

Politisi PAN mengatakan, jika kinerja pengurus daerah pertahanan bagus, otomatis evaluasinya bagus.
Di sisi lain, ia menilai terlalu berisiko jika terus memberikan jabatan kepada kepala daerah yang dianggap kinerja buruk dan ikut mengawasi pilkada di daerahnya.
“Selama ini fokusnya pada komunikasi dengan pemangku kepentingan. Masyarakat dianggap tidak layak menjalankan pemerintahan karena masalah anggaran dan kepemimpinan,” ujarnya.
“Tidak ada politik di sini, Ini hanya soal akhir masa jabatan dan kinerja,” tegas eks Wali Kota Bogor.





