0
0 Ancaman terkait tenggelamnya Jawa Tengah bukanlah sekadar karangan semata. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mengatakan bahwa sejumlah wilayah pesisir yaitu Desa Timbulsloko, Bedono, serta Sriwulan di Kabupaten Demak, saat ini tengah menjadi rawa atau lautan.
Sedangkan untuk Desa Tirto, Wonokerto, Pekalongan dan Desa Pandan Sari di Brebes, tenggelam dikarenakan abrasi.
Cornelius Gea, selaku pihak dari LBH Semarang, menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi bukan hanya akibat adanya perubahan iklim.
“Kenapa Demak tenggelam? Ada sebab-sebab lokalnya yang bisa kita minta pertanggungjawabannya. Di sana ada Pelabuhan Tanjung Emas, reklamasi Pantai Marina, POJ City, pembangunan jalan tol Semarang-Demak, dan kawasan industri-industri,” ujar Cornelius dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024), dikutip dari lestari.kompas.com.
Dilansir dari lestari.kompas.com, Susan Herawati, selaku pihak KIARA, menilai bahwa didirikannya tanggul laut atau giant sea wall bukan menjadi solusi banjir rob.
Menurutnya, pananaman tanaman mangrove saat ini lebih dibutuhkan untuk menahan limpasan air laut. “Solusi ini bukan hanya tidak berbasis pengetahuan lokal, tetapi juga merampas ruang hidup masyarakat pesisir,” ucap Susan, dikutip dari lestari.kompas.com.
Pihaknya menilai bahwa tanggul raksasa yang tengah didirikan untuk melindungi Kota Semarang justru memperparah kondisi di Demak serta daerah pesisir sekitarnya.
Karena, air yang terhalang oleh tanggul mengalir ke wilayah lebih rendah dan menenggelamkan desa-desa. Proyek-proyek itu dianggap telah mengubah pola aliran air dan juga menghilangkan ekosistem mangrove.
KIARA mengungkapkan bahwa krisis iklim di Jateng telah memperlihatkan ketidakadilan struktural. Sesuai dengan catatan LBH Semarang, terdapat 139 kasus lingkungan di Jawa Tengah, termasuk 101 kasus di antaranya adalah peristiwa banjir serta longsor dan ada sembilan kasus kekeringan pada tahun 2024.
Lainnya, area tutupan lahan hutan saat ini hanya tersisa 5.700 kilometer persegi, dan juga lahan kritis mencapai 733,4 hektare.
KIARA mengatakan, yang terdampak paling parah adalah para nelayan dan petani tambak. Masnuah, selaku pihak dari Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia atau PPNI, mengungkapkan bahwa rob telah menghancurkan desa-desa pesisir serta mata pencaharian warga.
“Anak-anak sekarang tidak lagi bermimpi menjadi nelayan. Pergi melaut sudah tidak menjanjikan. Nelayan kehilangan ruang hidupnya akibat reklamasi besar-besaran,” tutur Masnuah, dilansir dari lestari.kompas.com.
Masnuah mengatakan bahwa upaya masyarakat pesisir dalam bertahan kerap kali dianggap tidak penting oleh pemerintah.
Diketahui bahwa program konservasi mangrove yang dilakukan secara swadaya, contohnya, tidak mendapat dukungan yang layak.
“Bicara soal krisis iklim, prasyarat utama adalah melibatkan masyarakat dalam mosi publik. Namun, kenyataannya, konsultasi rakyat hanya formalitas,” sebut perwakilan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim Abdurrahman Sandriyanie, dikutip dari lestari.kompas.com.
