0
0 Sebanyak 191 pekerja kontrak atau honorer di pemerintahan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, diancam dipecat.
Menurut Agus Triyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, 191 tenaga honorer ini berpotensi dipecat karena tidak terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu, ratusan karyawan kontrak ini tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).
“Dari data kami ada 191 tenaga kontrak ini yang problem tak masuk database dan tidak mengikuti proses seleksi PPPK paruh waktu. Mereka berpotensi dirumahkan atau bisa pemutusan kerja permanen,” ujar Agus di Lumajang, Rabu (5/2/2025).
Agus Menambahkan bahwa DPRD Lumajang akan berbicara lagi tentang masalah tenaga kontrak.
“Hasil rapat ini masih bisa didiskusikan antara penyedia tenaga kontrak tersebut. Nanti akan didiskusikan kembali antara OPD dan Komisi A DPRD Lumajang,” ungkap Agus.
Ratusan tenaga honorer tersebut dapat langsung diberhentikan tanpa pesangon jika hasilnya tidak berubah.
“Jika tidak ada solusi, paling tidak (pemberhentian tenaga kontrak) pada pertengahan bulan ini.”
“Hari Senin depan akan ada pengumuman. Dalam kontrak juga tidak ada pesangon dan ya putus permanen,” kata Agus.
Sementara itu, para guru honorer di Kabupaten Lumajang juga menghadapi bahaya pemberhentian.
“Jumlah tersebut belum termasuk dinas pendidikan. Nasibnya juga bisa sama, guru tenaga kontrak juga penggajiannya tidak dari APBD,” ungkap dia.
Terakhir, Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menggunakan keterbatasan anggaran yang ada sebaik mungkin.
“Kami yakin pemerintahan harus tetap berjalan meski dengan keterbatasan personel yang ada. OPD akan memutar otak (untuk menjalankannya),” ungkap Agus.
