0
0 Pada saat arus balik Lebaran 2025 berlangsung, Korlantas Polri mengungkapkan bahwa sistem ganjil genap di tol tetap bakal diberlakukan.
Dikabarkan bahwa awalnya arus balik Lebaran 2025 diestimasikan bakal terjadi pada tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025.
Komisaris Besar Aries Syabudin, selaku Kabag Ops Korlantas Polri, mengatakan bahwa dengan adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan, ia berharap arus kendaraan dapat terdistribusi dengan baik.
“Tujuannya ganjil genap itu kan sebetulnya untuk memastikan bahwa masyarakat bisa membagi tingkat kepadatan di ruas-ruas yang memang akan terjadi kepadatan,” kata Aries Syabudin melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 April 2025, dikutip dari tempo.co.
Dilansir dari tempo.co, Aries menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi peningkatan terhadap arus yang menuju ke sejumlah destinasi wisata. Beberapa rekayasa lalu lintas secara lokal di titik-titik tertentu telah diterapkan.
Aries menyatakan bahwa pada hari Rabu, secara umum situasinya terlihat masih kondusif. Dilaporkan bahwa saat ini Korlantas Polri masih melakukan pemantauan terhadap beberapa jalur destinasi wisata agar tetap kondusif.
“Kami masih memantau utamanya di jalur-jalur wisata seperti jalur Puncak, kemudian jalur-jalur wisata lain seperti Malang, kemudian di kawasan Dieng dan Lembang. Ini menjadi atensi kami,” ujar Aries, dilansir dari tempo.co.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, selaku Kapolri, awalnya telah memperkirakan bahwa arus balik Lebaran bakal terjadi mulai dari tanggal 5 April 2025.
Diketahui bahwa Polri telah mengerahkan 164.298 personel gabungan untuk melakukan pengamanan terhadap arus mudik serta balik Lebaran 2025.
“Puncak arus balik kemungkinan antara 5 dan 7 April 2025,” ujar Kapolri pada Kamis, 20 Maret 2025, dalam laman tempo.co.
Secara keseluruhan, terdapat 2.335 posko yang telah disiapkan, di antaranya terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu.
Polri juga diketahui telah melibatkan seluruh stakeholder selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025, meliputi TNI, Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, sampai dengan Pramuka.
