0
0 Sejak akhir Maret 2025, dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, harus berhenti beroperasi.
Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra Badan Gizi Nasional (BGN), belum membayar dapur Ira Mesra.
Namun, dalam dua tahap pelaksanaan program, dapur Ira telah menyuplai 65.025 porsi makan sehat gratis sejak Februari 2025.
Ira bahkan harus mengeluarkan Rp 973.375.000 untuk mendukung program unggulan pemerintah itu. Namun, yayasan MBN belum membayar haknya hingga saat ini.
BGN Akan Evaluasi
Dadan Hindayana, kepala BGN, menyatakan bahwa mereka akan mengevaluasi peristiwa ini untuk mencegahnya terulang di kemudian hari.
Ini memastikan bahwa BGN akan memilih mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan program MBG dengan lebih cermat.
“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG,” jelasnya. “Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.
Sudah Bayar ke Yayasan
Sebaliknya, Dadan menyatakan bahwa pihaknya telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan MBG ini.
“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.
Selain itu, ia menyatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan mitra, yayasan MBN, dan Kepala SPPG Pancoran untuk memeriksa masalah tersebut.
“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan.
Kepercayaan masyarakat terhadapnya
Menurut Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah MBG.
Menurutnya, jika ada masalah dengan manajemen dan pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah, kepercayaan publik akan menurun.
“Kalau program MBG gagal, maka dampaknya jelas mempengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” ujar Trubus kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
Dia menambahkan bahwa kasus ini seperti fenomena gunung es, hanya menunjukkan beberapa masalah besar di lapangan.
Trubus menuntut investigasi menyeluruh atas kemungkinan pelanggaran program bantuan ini.
“Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.
