0
0 Menurut Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mencapai 100.000 orang jika konflik Iran-Israel berlanjut.
Namun, jika konflik kedua negara tidak berhenti sampai akhir 2025, angka tersebut akan terus meningkat.
“Saya yakin, seyakin-yakinnya itu (angka PHK) akan mencapai 100.000 nanti akhir tahun. Kalau memang perang ini tidak bisa berhenti, gitu ya. Saya yakin segitu,” ujar Mirah di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Senin (23/6/2025).
“Kalau perang berhenti mungkin (angka PHK) 80 ribuan. Dampak bukan hanya dari perang, tapi memang dari dampak dalam negeri kita, ekonomi kita,” lanjutnya.
Keyakinan Mirah juga ditunjukkan oleh 78.000 PHK yang dilaporkan Aspirasi pada bulan Juni.
Kemudian, industri tekstil dan alas kaki mengalami kerugian karena perang Ukraina-Rusia.
Mirah mengatakan bahwa industri mobil sudah mulai menyatakan kekhawatiran mereka tentang dampak perang Iran-Israel.
“Ya, pasti ngaruh, sangat ngaruh. Orang kemarin yang perang Ukraina-Rusia saja mereka berpengaruh ke sektor industri tekstil, alas kaki, dan turunannya. Apalagi Israel-Iran,” tuturnya.
“Apalagi Amerika ikut-ikutan. Artinya sektor otomotif sudah mulai menyampaikan kepada kami bahwa ini akan terjadi, dalam tanda kutip, dampak daripada perang Iran dan Israel,” tambah Mirah.
Selain itu, Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, menyatakan bahwa perang Iran-Israel akan mengurangi permintaan produk hasil industri Indonesia.
Sebaliknya, Indonesia bergantung pada pasokan energi Iran.
Akibatnya, barang Indonesia akan dikirim ke Iran lebih sedikit, yang berarti produksi industri akan turun, yang dapat berdampak pada efisiensi tenaga kerja.
“Jadi, geopolitik internasional kan memang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka kita. Nah, kita pikir kan cuma selesai lah di Israel, Palestina, Ukraina, Rusia. Ternyata kan berlanjut. Berlanjutnya ini kan juga punya dampak yang di kawasan Asia dan Timur Tengah,” jelas Timboel.
“Menurut saya sih sangat akan berdampak. Dan ini memang yang harus diantisipasi oleh pemerintah terkait dengan, terutama perusahaan-perusahaan yang mensuplai barang-barang, mengekspor barang-barang ke negara-negara tujuan di sana. Karena kalau dia tidak dikasih insentif, dia akan collapse langsung,” tambahnya.
